Tiga Pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni; Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat; dan Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno pada acara Parade Deklarasi Kampanye Damai Pilkada DKI di Jalan MH. Thamrin; Jakarta; 29 Oktober 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Ishomuddin menduga kuat pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta didomplengi kelompok radikal ISIS. “Sangat mungkin ISIS menunggangi pilkada yang seharusnya damai,” katanya di Jakarta, Selasa, 1 November 2016.
Menurut Ahmad, kekhawatiran tersebut muncul lantaran ada sekitar 50 warga negara Indonesia simpatisan ISIS yang kembali dari Suriah ke Indonesia. Kembalinya mereka pun diduga untuk bergabung dalam unjuk rasa 4 November 2016. Sedangkan unjuk rasa tersebut berkaitan erat dengan Pilkada DKI Jakarta 2017.
Ahmad mengatakan aparat penegak hukum harus menindak tegas apabila puluhan simpatisan ISIS tersebut menumpang dalam demo Jumat pekan ini. Sebab, gerakan itu tak hanya akan terjadi di Jakarta, tapi juga berlangsung di daerah. “Saya kira ini ada pihak yang saya tidak tahu siapa, yang ingin mengacaukan keutuhan NKRI,” ujarnya.
Meski begitu, Ahmad menuturkan bahwa pihaknya bersama Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia telah sepakat bahwa umat Islam dianjurkan untuk tidak ikut berunjuk rasa. Alasannya demi menjauhkan dari kerusakan yang lebih besar. Jangan sampai terjadi perpecahan di Indonesia hanya karena demonstrasi.
Ahmad menyadari bahwa demonstrasi tak bisa dipisahkan dari demokrasi. Ia mengimbau agar umat Islam yang berdemo berjalan tanpa menimbulkan korban dan mempercayai pemerintah agar memproses Ahok yang dianggap menistakan agama Islam. “Sehingga tidak ada pemaksaan kehendak.”
Menurut Ahmad, persoalan utama saat ini adalah masih banyak yang menginginkan berdirinya sistem khilafah. Ia menilai para simpatisan demonstran belum memahami hubungan antara agama dan negara. Namun, bagi NU, kata dia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati dan tidak perlu diganti dengan sistem khilafah.
Ahmad mengatakan NKRI sudah mengatur dua hal, yaitu urusan dunia dan upaya negara untuk menjaga agama serta perbedaan agama tidak berujung pada upaya saling memaksakan kebenaran masing-masing.
Menurut dia, musuh umat Islam bukanlah non-muslim dalam konteks berbangsa dan bernegara. Namun musuh yang sebenarnya adalah kezaliman, setan, dan dorongan hawa nafsu berbahaya.
