Kapolri Tito Benarkan Perintah Kumpulkan Brimob ke Jakarta

Reporter

Editor

Mustafa moses

Minggu, 30 Oktober 2016 10:21 WIB

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kiri), dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menghadiri rapat koordinasi dengan para Panglima Komando daerah Militer dan Kepala Kepolisian daerah di Istana Negara, Jakarta, 24 Oktober 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian membenarkan adanya perintah menarik satuan Brigade Mobil (Brimob) dari daerah lain ke Jakarta. Penarikan itu dalam rangka mengamankan unjuk rasa pada Jumat, 4 November 2016.

Unjuk rasa itu rencananya dilakukan oleh sejumlah organisasi massa Islam yang menuntut polisi menangkap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap telah melecehkan agama. "Satuan Brimob luar wilayah (Jakarta) kami tarik untuk mengamankan," ujar Tito saat menghadiri parade menjelang Sidang Umum Interpol ke-85, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad, 30 Oktober 2016.

Tito mengaku belum mengetahui betul jumlah peserta unjuk rasa tersebut. "Kami sedang hitung, yang akan mengamankan juga dihitung. Intinya, soal pelaksanaan harus tertib, dan jangan anarkistis."

Baca:
Brimob Bersiaga di Jakarta Menjelang Aksi 4 November 2016
Munarman: Demo 4 November Akan Dihadiri 400 Ribu Orang


Demo yang dipicu oleh tudingan penistaan agama terhadap Basuki alias Ahok itu rencananya dikawal oleh 7.000 personel gabungan polisi dan TNI. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Polda Inspektur Jenderal M. Iriawan, Jumat lalu.

Kabar penambahan aparat dari daerah pun diperkuat dengan beredarnya surat telegram Kapolri bernomor STR/779/X/2016 pada 27 Oktober lalu. Telegram itu berisi instruksi bantuan kendali operasi (BKO) Brimob daerah untuk peningkatan keamanan DKI menjelang aksi unjuk rasa tersebut.

Dalam telegram itu, tercantum instruksi terhadap 28 kompi atau sekitar 2.000 personel Brimob dari berbagai polda yang ditarik untuk pengamanan Jakarta.

YOHANES PASKALIS

Berita terkait

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

4 jam lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

5 jam lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

8 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

9 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

15 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

1 hari lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya