Harus Steril, Dahlan Iskan Ditahan di Ruang Poliklinik Rutan  

Reporter

Editor

Alia fathiyah

Sabtu, 29 Oktober 2016 14:12 WIB

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penjualan aset PT PWU di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, Jatim, 19 Oktober 2016. Dahlan Iskan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU tahun 2000-2010 diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kasus dugaan korupsi penjualan aset Badan Usaha Milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha (PT PWU). ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Surabaya - Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Waru, Sidoarjo, Djumadi, mengatakan tersangka dugaan korupsi penjualan aset badan usaha milik daerah PT Panca Wira Usaha, Dahlan Iskan, masih menempati ruang poliklinik rutan. "Sampai saat ini, beliau masih berada di ruang poliklinik rutan," ucap Djumadi kepada Tempo, Sabtu, 29 Oktober 2016.

Meski demikian, pihaknya berencana memindahkan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut ke ruang tahanan tindak pidana korupsi sore ini. "Nanti bergantung pada kondisi pemeriksaan kesehatan terakhir yang bersangkutan," ujarnya. Untuk pemindahan tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan dokter pribadi Dahlan dan dokter Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Menurut dia, koordinasi dengan dokter diperlukan karena Dahlan memiliki kondisi kesehatan dan riwayat penyakit yang tidak jamak dimiliki umumnya tahanan, yakni transplantasi hati. "Dengan kondisi seperti itu, beliau diharuskan hidup steril," tuturnya. Dia mengatakan penempatan sementara Dahlan di poliklinik untuk menyesuaikan dengan lingkungan baru.

Djumadi mengatakan, sejauh ini, kesehatan Dahlan baik-baik saja. Dia juga belum menerima keluhan atau permintaan tertentu dari Dahlan. "Mungkin masih belum disampaikan," katanya menanggapi kabar yang menyebutkan sejumlah permintaan Dahlan. Sebelumnya, saat dikunjungi rekan-rekannya, Dahlan mengutarakan permintaan mesin ketik untuk mengisi waktu di rutan.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan bos media Jawa Pos tersebut sebagai tersangka dan langsung menahannya pada Kamis malam, 27 Oktober 2016. Mantan Direktur Utama PLN tersebut diduga mengetahui dan menandatangani penjualan aset perusahaan milik pemerintah Jawa Timur tersebut. Penjualan aset itu terjadi ketika Dahlan menjabat Direktur Utama PT PWU.

Pada Senin pekan depan, Dahlan akan diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Dahlan telah diperiksa penyidik sebanyak lima kali. Dahlan dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1.

NUR HADI




Berita terkait

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Sidang Perkara Korupsi LNG Karen Agustiawan, Jaksa Gali Keterangan Saksi Tim Legal PT Pertamina

12 hari lalu

Sidang Perkara Korupsi LNG Karen Agustiawan, Jaksa Gali Keterangan Saksi Tim Legal PT Pertamina

Karen Agustiawan didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa pedoman pengadaan yang jelas.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Disidangkan, KPK Bakal Limpahkan Berkas Perkara

18 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Disidangkan, KPK Bakal Limpahkan Berkas Perkara

KPK mengatakan bukti permulaan awal gratifikasi yang diterima Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto berjumlah Rp 18 miliar.

Baca Selengkapnya

Alasan Hakim Vonis Hasbi Hasan 6 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 MIliar

31 hari lalu

Alasan Hakim Vonis Hasbi Hasan 6 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 MIliar

Majelis hakim menjatuhkan vonis enam tahun penjara kepada Hasbi Hasan, denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 3.880.844.400.

Baca Selengkapnya

Divonis 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar, Andhi Pramono Akan Ajukan Banding

33 hari lalu

Divonis 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar, Andhi Pramono Akan Ajukan Banding

Vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor terhadap eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono ini sedikit lebih ringan daripada tuntutan jaksa.

Baca Selengkapnya

Bekas Kepala Bea Cukai Makasar Andhi Pramono Divonis 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

34 hari lalu

Bekas Kepala Bea Cukai Makasar Andhi Pramono Divonis 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Menurut jaksa, ada tiga hal yang memberatkan Andhi Pramono dalam perkara korupsi gratifikasi Rp 58,9 miliar itu.

Baca Selengkapnya

KPK Menyayangkan Hakim Kabulkan Permohonan Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba

38 hari lalu

KPK Menyayangkan Hakim Kabulkan Permohonan Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba

Syahrul Yasin Limpo dipindahkan ke Rutan Salemba, Ali Fikri bilang Rutan KPK juga punya fasilitas olahraga dan ruang terbuka untuk aktivitas bersama

Baca Selengkapnya

Majelis Hakim Kabulkan Permohonan Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba

38 hari lalu

Majelis Hakim Kabulkan Permohonan Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memerintahkan JPU KPK segera mengurus pemindahan Syahrul Yasin Limpo dari Rutan KPK ke Rutan Salemba.

Baca Selengkapnya

Berkali Banjir di Tol Menuju Bandara Soekarno-Hatta, Dahlan Iskan Pernah Merasa Malu Soal Ini

42 hari lalu

Berkali Banjir di Tol Menuju Bandara Soekarno-Hatta, Dahlan Iskan Pernah Merasa Malu Soal Ini

Ruas tol Sedyatmo yang terhubung dengan pintu masuk Bandara Sekarno-Hatta mengalami banjir kemarin. Banjir ke bandara pernah berkali terjadi.

Baca Selengkapnya

Mantan Bupati Samosir Mangindar Simbolon Divonis 12 Bulan, Ubah Hutan Lindung Jadi Tempat Tinggal Perambah

45 hari lalu

Mantan Bupati Samosir Mangindar Simbolon Divonis 12 Bulan, Ubah Hutan Lindung Jadi Tempat Tinggal Perambah

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut, perbuatan Mangindar Simbolon merugikan keuangan negara Rp32 miliar.

Baca Selengkapnya