Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Aziz. TEMPO/Frannoto
TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok masyarakat yang melaporkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis kepada Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK, Koalisi Selamatkan BPK, mengkritik keputusan MKKE yang hanya memberi sanksi berupa teguran tertulis. Menurut Koalisi, sanksi yang dijatuhkan MKKE kepada Harry sangat minimalis.
"Sanksi itu terkesan melindungi Harry Azhar Azis sebagai anggota sekaligus Ketua BPK," ucap juru bicara Koalisi Selamatkan BPK, Roy Salam, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 28 Oktober 2016. Padahal Harry terbukti melanggar Kode Etik BPK.
Putusan MKKE yang diterima Koalisi pada 24 Oktober lalu menyatakan Harry terbukti melanggar Pasal 7 ayat 1 lantaran tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pasal 8 ayat 2 karena menjalankan pekerjaan lain yang dapat mengganggu independensi, integritas, dan profesionalismenya selaku anggota BPK.
Harry dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis oleh MKKE lantaran pelanggarannya dinilai hanya berdampak negatif pada organisasi BPK. Harry baru bisa diberhentikan dari jabatannya di BPK apabila pelanggarannya dianggap berdampak negatif pada pemerintah atau negara.
Menurut Roy, dengan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Harry, tindakan itu seharusnya lebih dipandang berdampak negatif pada pemerintah atau negara ketimbang hanya berdampak pada institusi BPK semata. "Sebab, jabatan anggota sekaligus Ketua BPK memiliki pengaruh besar, baik terhadap institusi maupun negara," ujarnya.
Pada 26 April lalu, Koalisi Selamatkan BPK melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh Harry Azhar Azis kepada MKKE BPK menyusul tersangkutnya nama Ketua BPK itu dalam kasus Panama Papers. Harry diketahui menjadi direktur di sebuah perusahaan bernama Sheng Yue International Limited, perusahaan cangkang.
Menurut Koalisi, Harry dianggap merangkap jabatan sehingga diduga merugikan negara atas adanya potensi pajak yang hilang. Selain itu, Harry juga dinilai tidak jujur dalam menyampaikan informasi profilnya di situs resmi BPK dan dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara miliknya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
