Jadi Plt Gubernur, Sekjen Menteri Dalam Negeri Diminta Beresi APBD Bangka Belitung  

Reporter

Editor

Pruwanto

Kamis, 27 Oktober 2016 11:36 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 19 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dan melantik Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A. Temenggung sebagai pelaksana tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Penunjukan Yuswadi diharapkan bisa menyelesaikan sejumlah persoalan di Bangka Belitung, terutama menyangkut susunan organisasi tata kerja (SOTK) yang sampai kini belum selesai.

“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, SOTK harus diselesaikan. Saat ini SOTK Bangka Belitung sedang difinalisasi. Jika strukturnya sudah terbentuk, plt tinggal mengisi jabatan bagi pejabat yang akan duduk di organisasi baru dan membahas anggaran dengan DPRD yang dilakukan secara paralel,” ucap Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Yan Megawandi kepada Tempo, Kamis, 27 Oktober 2016.

Yan mengatakan hal penting di Bangka Belitung yang harus diselesaikan Yuswandi adalah meletakkan dasar pembangunan Bangka Belitung untuk lima tahun ke depan serta menyukseskan dan menjaga ketertiban umum pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung.

“Selain itu, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017 harus diselesaikan paling lambat 30 November 2016,” ujarnya.

Menurut Yan, pihaknya yakin Yuswandi, sebagai birokrat papan atas, dapatmenyelesaikan beberapa persoalan yang sedang dihadapi Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

“Dengan pengalaman dan jam terbang beliau yang tinggi dalam bidang pemerintahan, kami sangat yakin kepemimpinan beliau akan berhasil dan berjalan dengan sukses. Apalagi ini menjadi momen yang tepat bagi kami untuk belajar banyak dengan beliau,” tuturnya.

Setelah kemarin melantik Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono sebagai plt Gubernur DKI Jakarta dan Dirjen Pemerintahan Desa Nata Irawan sebagai plt Gubernur Banten, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Yuswandi A. Temenggung sebagai PlT Gubernur Bangka Belitung , Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo sebagai PlT Gubernur Aceh dan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh sebagai PlT Gubernur Gorontalo.

SERVIO MARANDA




Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

10 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Sandi Fahlevi Resmi Menjabat Pj Bupati Muba

11 hari lalu

Sandi Fahlevi Resmi Menjabat Pj Bupati Muba

Pj Gubernur Sumsel meminta Sandi berkolaborasi dengan Apriyadi yang telah menciptakan program-program bagus.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

13 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

51 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

57 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya