TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyampaikan upaya pemulihan akibat banjir bandang luapan Sungai Cimanuk, Garut, membutuhkan dana sebesar Rp 626,3 miliar.

"Dibutuhkan dana sebanyak Rp 626,3 miliar untuk pemulihan akibat banjir," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Garut, Iman Alirahman kepada wartawan di Garut, Rabu, 26 Oktober 2016.

Ia menuturkan, besaran dana tersebut untuk rekonstruksi penanggulangan bencana banjir bandang di berbagai sektor seperti permukiman, ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lintas sektor.

Iman menjelaskan rincian dana yang dibutuhkan untuk sektor permukiman sebesar Rp 193,4 miliar, sektor sosial senilai Rp 59,9 miliar, sektor infrastruktur mencapai Rp 96,2 miliar, dan pendanaan lintas sektor sebesar Rp 229,5 miliar.

"Keseluruhan kebutuhan dana ini didasarkan pada hasil kajian pascabencana yang dilakukan," katanya.

Baca juga:
Wiranto: Tak Ada Perintah Jokowi untuk Mengusut SBY
Cari Data Asli, Prasetyo Tak Pakai Data TPF Munir Milik SBY


Iman menyampaikan sumber daya yang akan digunakan untuk pemulihan pascabanjir yaitu dari pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Garut.

Pemerintah pusat, lanjut dia, telah memberikan bantuan dana sebesar Rp 546,7 miliar yang rencananya untuk pembangunan rumah susun bagi korban banjir.

"Dari pemerintah pusat ini salah satunya seperti pembangunan rumah susun dan rumah tapak," katanya.

Selanjutnya sumber dana lain untuk pemulihan, kata Iman, dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak Rp 18,5 miliar, dari Pemerintah Kabupaten Garut Rp 28,1 miliar, dan sumber dana lain bukan dari pemerintah Rp 32,9 miliar.

"Pemkab Garut akan menganggarkan dana rehabilitasi di 2017, Pemerintah Provinsi pada 2016 sudah membantu sebesar Rp 12,5 miliar," katanya.

Sementara itu, total kerugian materi akibat banjir bandang Garut 20 September 2016 mencapai Rp 288,5 miliar meliputi kerusakan sektor permukiman, ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lintas sektor.

Kerusakan sektor permukiman mencapai Rp 83,4 miliar, sektor ekonomi sebesar Rp 83,5 miliar, sektor sosial sebesar Rp 64,7 miliar, sektor infrastruktur sebesar Rp 42,6 miliar, dan sektor lintas sektor seperti kantor pemerintahan, perbankan, dan markas polisi sebesar Rp 14,24 miliar.

ANTARA


Simak pula:
Ini Alasan Jokowi Pilih Kiagus Badaruddin Jadi Kepala PPATK
Ditanyai Soal TPF Munir, Jokowi Kabur