TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Ilham Oetama Marsis mengatakan 2.000 dokter akan berunjuk rasa menolak program pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP). Para dokter itu menolak program yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter karena dianggap mubazir. "Kami akan menggelar aksi damai," kata Marsis di kantor PB IDI, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Oktober 2016.

Ia mengatakan aksi damai ini merupakan puncak dari berbagai usaha yang telah dilakukan untuk menyadarkan pemerintah mengenai persoalan dokter. Rencananya, dalam aksi damai ini, massa akan berkumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Lalu mereka akan berjalan kaki menuju ke Istana Negara. Para dokter ini tidak akan berdemonstrasi di kantor Kementerian Kesehatan di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, karena khawatir akan memicu kemacetan lalu lintas.

Baca: Di Kamar Penyerang Polisi di Tangerang Ada Bahan Peledak

Marsis mengatakan program DLP mereka tolak karena hanya akan menghabiskan anggaran negara yang cukup tinggi. Dalam hitungan IDI, negara akan mengeluarkan biaya mencapai Rp 300 juta setiap tahun untuk satu orang dokter yang akan mengikuti program DLP. Ia mencatat ada 110 ribu dokter yang membutuhkan peningkatan kompetensi. “Bayangkan ada 110 ribu dokter yang harus disekolahkan,” katanya.

Karena menolak program DLP, IDI menawarkan Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) kepada pemerintah. Marsis mengatakan IDI telah mengupayakan advokasi agar pemerintah memahami konsep P2KB.

Menurut Marsis, program DLP bukanlah solusi dalam mengatasi persoalan pelayanan kesehatan. Ia menilai pemerintah akan lebih baik mengatur distribusi dokter agar merata di setiap daerah.

Sebelum aksi damai, PB IDI akan menggelar orasi di Jakarta yang bertepatan dengan ulang tahun IDI ke 66 pada Ahad, 23 Oktober mendatang. Pengurus IDI di daerah juga akan menghadiri acara tersebut.

DANANG FIRMANTO