Menteri Asman: 60 Persen Aparatur Negara Hanya Juru Ketik  

Reporter

Rabu, 19 Oktober 2016 18:56 WIB

Asman Abnur, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Bojonegoro - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan 60 persen aparatur negara kemampuannya hanya juru ketik. “Kita tidak usah nyalahin siapa-siapa. Ini tantangan kita,” ucapnya dalam acara Festival Pemerintahan Terbuka di Bojonegoro, Rabu, 19 Oktober 2016.

Asman menyebutkan, ke depan, yang harus dipikirkan adalah bagaimana mengubah aparatur di negeri ini dalam jangka pendek. Tentu saja tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. "Ini salah kita sendiri."

Dalam kesempatan itu, Asman menyebutkan aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh melarat. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kini tengah menyusun sistem pengupahan/penggajian.

Baca: Menteri Asman Keluarkan Surat Edaran Pemberantasan Pungli

"Bila sekarang tiap kegiatan ada honornya, ke depan tidak boleh lagi. Sebagai gantinya, ada tunjangan kinerja yang bergantung pada prestasi masing-masing pegawai," ucap Asman.

Asman mengaku, dalam dua bulan terakhir, ia sering keliling daerah. Saat datang ke Bojonegoro, ia menemukan banyak sesuatu yang luar biasa, yakni model-model panduan untuk keterbukaan publik.

Simak: Inilah Daftar Unjuk Rasa Penentang Ahok

Menurut Asman, Kementerian sudah menetapkan 59 model keterbukaan informasi yang bisa dijadikan percontohan nasional. Salah satunya di Bojonegoro. "Ini tentu membanggakan." Dia mengapresiasi keterbukaan pemerintahan daerah atau open government partnership (OGP) di Bojonegoro karena bisa diketahui alokasi anggaran di daerah setempat.

"Saya mengapresiasi setinggi-tingginya OGP yang sudah berjalan di Bojonegoro," ujarnya. Menteri Asman akan mendesak semua daerah di Indonesia untuk datang belajar ke Bojonegoro terkait dengan OGP yang akan dijadikan percontohan di Indonesia. "Saya minta daerah lain belajar OGP ke Bojonegoro. Belajar, bukan studi banding," tuturnya.

Bupati Bojonegoro Suyoto sebelumnya menjelaskan, proses adanya OGP di daerahnya dapat berjalan melalui kolaborasi empat komponen, yaitu pemerintah, pelaku usaha, akademikus, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Kolaborasi empat komponen itu secara bersama untuk memecahkan masalah dengan cepat, bukan kolaborasi saling menghujat," katanya.

SUJATMIKO | ANTARA




Berita terkait

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

2 jam lalu

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

UU Desa yang diteken Jokowi menyebutkan kepala desa akan mendapat uang pensiun, Profesi apa lagi yang mendapat uang pensiun tetap?

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

2 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

3 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

4 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

7 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

8 hari lalu

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

10 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

11 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

16 hari lalu

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.

Baca Selengkapnya

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

17 hari lalu

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.

Baca Selengkapnya