Ada Kepala Daerah Diduga Korupsi, Begini Peran PPATK  

Reporter

Editor

Pruwanto

Selasa, 18 Oktober 2016 18:25 WIB

Ketua PPATK M. Yusuf. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan M. Yusuf mengatakan lembaganya melaporkan transaksi keuangan kepala daerah yang terindikasi korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan.

"Kami pernah berikan data beberapa kepala daerah kepada KPK dan Kejaksaan," kata Yusuf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 18 Oktober 2016. "Di antara yang sekarang tersangka itu seingat saya itu mayoritas awalnya dari kami."

Meskipun begitu, Yusuf enggan menyebut sejumlah kepala daerah yang terindikasi korupsi tersebut. "Saya tak bisa sebut, nanti mengganggu pemeriksaan," kata dia. "Saya katakan bahwa bermula dari laporan kami, mereka tindak lanjuti, ketemulah simpul-simpul."

Baca: KPK Tetapkan Wali Kota Madiun Tersangka Korupsi Proyek Pasar

KPK gencar menangkap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Misalnya, Bupati Banyuasin Yon Anton Ferdian, Bupati Subang Ojang Sohandi, dan KPK menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka.

Baca: Tersangka Korupsi, Wali Kota Madiun: Saya Siap Jadi Tumbal

Pada 14 Juli 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan ada enam daerah yang perlu mendapat perhatian lebih karena berpotensi korupsi. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyebut beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua, dan Papua Barat.

Baca: Bupati Kebumen Bantah Terlibat Penyuapan

ARKHELAUS W.

Kasus Korupsi Bupati | Wali KotaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | PPATKMuhammad Yusuf - PPATK

Berita terkait

3,2 Juta Pemain Judi Online di Indonesia, Kenali Modus, Kategori, dan Sanksi Hukumnya

8 hari lalu

3,2 Juta Pemain Judi Online di Indonesia, Kenali Modus, Kategori, dan Sanksi Hukumnya

Data PPATK menunjukkan sekitar 3,2 juta warga Indonesia yang bermain judi online. Berikut modus, kategori, dan jerat pasal hukum di KUHP dan UU ITE.

Baca Selengkapnya

Kepala PPATK Ungkap Kasus Dana Kampanye Ilegal, Ini Sejarah Panjang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

19 Desember 2023

Kepala PPATK Ungkap Kasus Dana Kampanye Ilegal, Ini Sejarah Panjang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebut adanya dugaan aliran dana kampanye ilegal. Ini sejarah lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Baca Selengkapnya

PPATK Sebut Dugaan Aliran Dana Kampanye Ilegal, Ini Profil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

19 Desember 2023

PPATK Sebut Dugaan Aliran Dana Kampanye Ilegal, Ini Profil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan adanya dugaan aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal dan penyalahgunaan BPR.

Baca Selengkapnya

Seluk Beluk PPATK, Lembaga Pencegahan TPPU yang Dimiliki Indonesia

16 Juli 2023

Seluk Beluk PPATK, Lembaga Pencegahan TPPU yang Dimiliki Indonesia

PPATK memiliki fungsi utama yakni untuk melakukan koordinasi pelaksanaan upaya untuk mencegah maupun memberantas TPPU di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Mengenal Lebih Dekat PPATK, Lembaga yang Membekukan Ratusan Rekening Panji Gumilang

15 Juli 2023

Mengenal Lebih Dekat PPATK, Lembaga yang Membekukan Ratusan Rekening Panji Gumilang

PPATK bekerja dan memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Tak Ada Efek Jera Hukuman Disiplin di Kasus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

12 April 2023

Tak Ada Efek Jera Hukuman Disiplin di Kasus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Sri Mulyani memberikan hukuman disiplin terhadap 193 ASN Kemenkeu yang berkaitan dengan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun periode 2009-2023.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Sebut Kasus Impor Emas Batangan Ditjen Bea Cukai, Ini Penjelasan Wamenkeu

31 Maret 2023

Mahfud MD Sebut Kasus Impor Emas Batangan Ditjen Bea Cukai, Ini Penjelasan Wamenkeu

Wamenkeu Suahasil Nazara merespons kasus dugaan pencucian uang di Ditjen Bea Cukai yang berkaitan dengan emas batangan.

Baca Selengkapnya

Kepala PPATK: Jangan Salah Persepsi, Transaksi Janggal Rp 300 Triliun Pegawai Kementerian Keuangan bukan Korupsi

14 Maret 2023

Kepala PPATK: Jangan Salah Persepsi, Transaksi Janggal Rp 300 Triliun Pegawai Kementerian Keuangan bukan Korupsi

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan transaksi janggal senilai Rp 300 triliun pegawai Kementerian Keuangan bukan korupsi.

Baca Selengkapnya

Insentif Mewah Proyek Ibu Kota Nusantara

11 Maret 2023

Insentif Mewah Proyek Ibu Kota Nusantara

Seabrek insentif mewah untuk calon investor proyek Ibu Kota Nusantara tersebut semakin mengancam kelangsungan masyarakat adat dan hutan Kalimantan.

Baca Selengkapnya

5 Tindak Pidana Pencucian Uang Terbesar di Indonesia, PPATK Duga Capai Rp 183,88 T

15 Februari 2023

5 Tindak Pidana Pencucian Uang Terbesar di Indonesia, PPATK Duga Capai Rp 183,88 T

PPATK mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang tahun 2022 mencapai Rp 183,3 triliun. Berikut 5 tindak pidana pencucian terbesar.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi