TEMPO.CO, Jakarta - Nama Abdullah Makhmud Hendropriyono kembali ramai disebut setelah Komisi Informasi Pusat (KIP), Senin, 10 Oktober 2016, mengabulkan gugatan yang memaksa pemerintah membeberkan kepada publik laporan akhir hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) Pembunuhan Munir. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), penggugat keterbukaan informasi ini, meyakini temuan TPF memuat nama sejumlah pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) yang belum pernah diperiksa dan diadili dalam kasus Munir.

Sejak awal, sorotan memang tak pernah luput mengarah pada Hendropriyono, yang memimpin BIN ketika Munir tewas dibunuh dengan racun arsenik pada 7 September 2004. Ditemui Tempo di kantornya, Rabu, 12 Oktober 2016, Hendropriyono kembali menampik dugaan keterlibatan dirinya dalam pembunuhan Munir. Begitu pula tentang tudingan adanya operasi intelijen lembaganya saat itu. Berikut ini petikan wawancara eksklusif Tempo dengan Hendropriyono.

Kasus pembunuhan Munir mencuat lagi, Anda kembali dituduh terlibat…
Iya, setiap ada orang mati, selalu saya dituduh terlibat. Sudah membantah, tetap saja datang terus tuduhan bermacam-macam. Makanya, ketika Presiden meminta saya di pemerintahan, ah… enggak, capek. Saya jadi rakyat saja.

KIP mewajibkan laporan TPF dibuka ke publik. Bagaimana menurut Anda?
Saya sih melihatnya positif. Mungkin hasil TPF dulu itu publik enggak 100 persen tahu. Itu kan fungsi KIP. Tidak masalah, harus diapresiasi. Karena ini kan negara demokrasi, terbuka, semua informasi kita harus dapat.

Dalam laporan itu diyakini akan mengungkap dalang pembunuhan Munir. Anda salah satu tertuduhnya.
Setahu saya, hasil TPF sudah diakomodasi dalam proses hukum di kepolisian dan pengadilan. Masak saya yang disebut juga harus dihukum? Dia saja yang dihukum, yang menuduh. Orang saya enggak berbuat, tapi disebut, masak harus dihukum?

Bukankah tuduhan itu karena banyak indikasi pembunuhan Munir melibatkan BIN?
Saya sih merasa tidak terlibat, makanya tidak panik. Saya enggak mengerti apa-apa. Saya menyesal saja, kenapa mesti bunuh-bunuhan. Ini kan bukan persoalan di medan perang yang harus to kill or to be killed. Masak Munir? Persoalan Munir ini benar-benar membuat saya stres berat. Saya kan punya keluarga. Saya sudah dihukum dengan tuduhan publik seperti ini.

Mengapa Anda tak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan TPF pada 2005?
Kenapa mesti dipanggil? Kan, tim pencari fakta. Datang saja dong ke rumah saya. Saya bilang, silakan datang 24 jam, saya buka pintu. Saya enggak mau dipanggil-panggil, kayak orang pesakitan. Orang saya enggak salah.

TPF itu kan bekerja atas keputusan Presiden Yudhoyono…
Iya, buktinya presiden saja enggak apa apa. Kalau saya salah, ditegur dong, ditelepon. Wong saya kenal. Tidak ada, tuh.

DEWI SUCI | ABDUL MANAN | AGOENG

Baca juga:
Jokowi Perintahkan Jaksa Agung Cari Dokumen TPF Munir
OTT di Kemenhub, Presiden: Pecat Pelaku Praktek Pungli