TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia mengapresiasi rencana Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan paket kebijakan hukum. Menurut Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan, ada sejumlah hal yang perlu dibenahi lewat paket kebijakan hukum.
Pertama adalah penataan regulasi hukum yang berkualitas, yaitu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kedua, melakukan reformasi internal aparat hukum secara total di Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Harus dipastikan tidak ada lagi praktek pungutan liar di semua pelayanan kepolisian, termasuk di SIM, STNK, BPKB, dan SKCK, dan juga penataan dalam proses perkara tilang,” kata Edi Hasibuan dalam pesan tertulisnya, Rabu, 12 Oktober 2016.
Dalam kajian Lemkapi selama ini, ada dua satuan kerja polisi yang harus segera dibenahi untuk mendukung kebijakan hukum Presiden. Pertama adalah Satuan Kerja Lalu Lintas, yang berkaitan dengan pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan proses tilang di jalan raya.
Menurut Edi, pelayanan SIM dan penegakan hukum di jalan raya, seperti perkara tilang, tidak membuat masyarakat berubah. “Ini disebabkan masih banyak praktek ‘damai di tempat’ antara petugas kepolisian dan pelanggar lalu lintas, dan masih maraknya calo tilang di pengadilan,” kata Edi.
Edi melanjutkan satuan kedua adalah reserse, yang layanannya masih sering didapati melakukan penyalahgunaan kewenangan. Ini sudah saatnya ditertibkan. Menurut Edi, solusi dalam mengatasi hal ini adalah memperkuat pengawasan sehingga hukum akan berjalan tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
“Kalau kita ingin wajah polisi bagus, benahi dua satuan kerja pelayanan ini. Kami yakin kepercayaan masyarakat akan semakin baik," kata Edi.
Lemkapi juga memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengakui kinerja Polri masih rendah dalam 100 hari kerjanya. "Kami dorong kapolri terus melakukan perbaikan agar profesionalisme Polri semakin baik," kata Edi Hasibuan.
DESTRIANITA
Berita terkait
Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
1 hari lalu
Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas
1 hari lalu
Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.
Baca SelengkapnyaKPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
1 hari lalu
Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU
4 hari lalu
Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi
5 hari lalu
ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.
Baca SelengkapnyaMarak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun
5 hari lalu
Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.
Baca SelengkapnyaMengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya
5 hari lalu
Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?
Baca SelengkapnyaCara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya
5 hari lalu
Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.
Baca SelengkapnyaBuka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati
5 hari lalu
Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaSidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK
6 hari lalu
7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.
Baca Selengkapnya