TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan hanya ada satu partai yang lolos verifikasi menjadi badan hukum, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang diketuai Grace Natalie. "Empat partai lain tidak lolos," ujar Yasonna di kantornya, Jumat, 7 Oktober 2016.
Yasonna menjelaskan, empat partai itu adalah Partai Islam Damai Aman (Partai Idaman), yang didirikan Rhoma Irama; Partai Rakyat; Partai Rakyat Berdaulat; dan Partai Kerja Rakyat Indonesia. Mereka, ucap Yasonna, tidak lolos karena masalah administrasi kepengurusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Baca: Terungkap Kasus Akseyna, Polisi: Pembunuhnya Orang Terdekat
Menurut Yasonna, syarat itu antara lain mempunyai kepengurusan di semua provinsi, kepengurusan minimal 75 persen di tingkat kabupaten atau kota dalam setiap provinsi, dan minimal 50 persen kepengurusan tingkat kecamatan di kota atau kabupaten. "Tim melakukan verifikasi administrasi dan faktual," ucapnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan tim verifikasi itu terdiri atas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta tim teknis lain. Verifikasi administrasi, kata Yasonna, dilakukan dengan cara memeriksa syarat yang dilampirkan, seperti surat keterangan dari badan kesatuan bangsa dan politik provinsi, kabupaten, dan kecamatan; surat kantor partai dari tingkat pusat hingga kecamatan; serta surat pengurus partai politik disertai kartu tanda penduduk.
Baca: Ada Lagi yang Laporkan Ahok ke Polda Metro Jaya
Dengan lolosnya Partai Solidaritas Indonesia, ucap Yasonna, ada 73 partai yang memiliki badan hukum. Namun keputusan itu bukan berarti meloloskan partai untuk mengikuti pemilihan umum. "Harus mengikuti syarat KPU dan UU Pemilu," ujarnya. "Belum tentu 73 partai ini bisa lolos."
AHMAD FAIZ
Baca juga:
Lihat, CCTV Rekam Roh Korban Tewas Kecelakaan Motor?
Gatot Brajamusti, Aspat, dan Seks 'Threesome' di Padepokan
Setelah Beli Mangga, Nenek di Bekasi Ini Ditahan Polisi
Berita terkait
Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024
6 jam lalu
Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?
Baca SelengkapnyaJadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya
2 hari lalu
Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.
Baca SelengkapnyaMendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya
3 hari lalu
Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.
Baca SelengkapnyaIndonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda
3 hari lalu
Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017
Baca SelengkapnyaMenkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?
22 hari lalu
Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?
Baca SelengkapnyaRemisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
24 hari lalu
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Baca Selengkapnya159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar
24 hari lalu
Yasonna Laoly mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada napi yang berkelakuan baik.
Baca SelengkapnyaSengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai
26 hari lalu
Perusahaan terlapor menyerahkan alat cetak kerat gelas kepada perusahaan pelapor dan berjanji tidak akan mencetak dan menjual kerat gelas lagi.
Baca SelengkapnyaKPK Segera Keluarkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Ini Kilas Kasus Suap yang Seret Eks Wamenkumham
27 hari lalu
KPK segera terbitkan Sprindik baru Eddy Hiariej. Ini kilas balik dugaan kasus suap eks Wamenkumham dan saksi ahli tim Prabowo-Gibran di MK.
Baca SelengkapnyaYassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong
28 hari lalu
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik 18 pejabat hasil perombakan di Kemenkumham hari ini
Baca Selengkapnya