Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, selaku penggugat menghadiri sidang lanjutan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 3 Oktober 2016. Agenda sidang ini mendengarkan keterangan saksi fakta tergugat Partai Keadilan Sejahtera terkait hasil investigasi dan proses persidangan Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS yang merekomendasikan pemecatan Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR dan semua jenjang keanggotaan PKS. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan hasil Musyawarah Kerja Nasional I Partai Persatuan Pembangunan (Mukernas PPP) yang diselenggarakan pada 3-5 Oktober 2016. Mukernas menyimpulkan calon presiden dan wakil presiden haruslah warga negara Indonesia asli. "Arti asli itu nanti jadi persoalan, siapa yang mau didefinisikan asli?" kata Fahri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2016.
Fahri mempertanyakan, makna “asli” itu apakah batasan suku bangsa. Mukernas PPP belum merumuskan secara rinci mengenai makna asli itu.
Fahri berpendapat kata “asli” akan sulit dijabarkan. Apalagi menurut Fahri Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Ia mencontohkan banyak orang Indonesia keturunan warga negara asing karena pada dasarnya mereka keturunan Arab, Cina, Buddha, dan India.
Hal ini karena berkaitan dengan sejarah penyebaran agama. Orang Arab membawa agama Islam. Orang Indonesia pun menurut dia keturunan orang Cina karena Cinalah yang membawa agama Buddha. Menurut Fahri, orang Indonesia juga keturunan India, lantaran mereka menyebarkan agama Buddha.
Bekas politikus dari Partai Keadilan Sejahtera itu menyebutkan bahwa orang Indonesia juga keturunan orang-orang Barat. Hal ini lantaran merekalah yang menyebarkan agama Katolik dan Protestan. "Jadi, kalau bicara begituan, rumit."
Ia menilai hasil Mukernas PPP itu berasal dari keputusan yang impulsif. Karena itu, dia tidak setuju dengan syarat tersebut. "Itu datang dari pemahaman yang keliru tentang agama dan konstitusi."
