TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mempercepat pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik alias e-KTP. Kasus yang disidik KPK sejak April 2014 itu, menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dianggap sudah hampir rampung lantaran telah ada angka kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan, yaitu lebih dari Rp 2 triliun. “Penyelesaiannya semakin cepat semakin baik,” kata Saut, Senin, 3 Oktober 2016.

Baca juga:
Ingat Skandal Papa Minta Saham? Aneh, Nama Baik Novanto Dipulihkan
Heboh Manifesto Komunis: Polisi Ngawur Sita Buku Asal Malaysia?

Saut tidak menampik anggapan bahwa penyidik lembaganya akan menelusuri “nyanyian” bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. Setelah diperiksa penyidik untuk kasus e-KTP pekan lalu, Nazaruddin mengatakan banyak pihak terlibat dalam kasus e-KTP, di antaranya anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, dan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Saut menduga terdapat praktek dagang pengaruh dalam proyek e-KTP itu dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. “Esensinya adalah ada permainan di ranah pengaruh. Urusan sogok bisa belakangan atau jauh di depan,” ujarnya.

Baca: Ahok Kalah, MA Kabulkan Kasasi Pedagang Thamrin City

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membenarkan adanya kemungkinan penyidik mengagendakan pemeriksaan untuk nama-nama yang telah disebut Nazaruddin. “Pemeriksaan bertujuan salah satunya untuk menggali informasi yang dibutuhkan penyidik,” tutur Basaria. “Sebab, terbuka peluang untuk mengembangkan penyidikan ke nama-nama itu.”

Selanjutnya soal Nama Setya...
<!--more-->

Nama Setya sudah ditelusuri KPK sejak Agustus 2013 ketika penyelidik KPK menemui bos PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos, di Singapura. Sandipala merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia, yang memenangi tender proyek e-KTP.

Penelusuran majalah Tempo pada April 2013 mengungkap dugaan keterlibatan Setya dalam kasus e-KTP. Misalnya, mengenai pertemuan di rumah Setya di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan, pada Oktober 2011.

Baca juga:
Heboh Manifesto Komunis: Polisi Ngawur Sita Buku Asal Malaysia?
Ingat Skandal Papa Minta Saham? Aneh, Nama Baik Novanto Dipulihkan

Pada persamuhan itulah Setya meminta Paulus menyetor fee 5 persen dari nilai proyek e-KTP. Namun Paulus menolak permintaan tersebut. Setya kembali meminta fee kepada Paulus saat pertemuan berikutnya di Equity Tower. Belakangan, fee yang diminta Setya meningkat jadi 7 persen untuk dibagi kepada anggota Komisi Pemerintahan DPR.

Paulus mengenal Setya sejak penandatanganan kontrak proyek e-KTP pada Juli 2011. Ketika dimintai konfirmasi, Paulus membenarkan pertemuan dengan Setya. “Tapi tidak ada tentang pembahasan fee,” kata Paulus.

Adapun Setya membantah terkait dengan kasus e-KTP. “Alhamdulillah saya tidak pernah ikut campur,” kata politikus Partai Golkar tersebut ketika dihubungi, 3 Oktober 2016.

Gamawan sampai kemarin belum bisa dimintai konfirmasi. Nomor telepon selulernya tidak aktif. Saat masih menjadi Menteri Dalam Negeri, Gamawan kerap membantah tudingan terlibat dugaan korupsi e-KTP. Dia juga menyatakan siap jika dipanggil KPK sebagai saksi. “Siapa pun warga negara pasti siaplah. Jadi menteri atau tidak, kalau ada masalah-masalah hukum, memang harus menghormati,” ujarnya pada 24 April 2014.

MUHAMAD RIZKI | ANGGA SUKMAWIJAYA | KODRAT

Baca juga:
Heboh Manifesto Komunis: Polisi Ngawur Sita Buku Asal Malaysia?
Ingat Skandal Papa Minta Saham? Aneh, Nama Baik Novanto Dipulihkan