Tersangka Dimas Kanjeng Taat Pribadi digiring petugas saat rekontruksi di padepokannya Desa Wangkal, Gading, Probolinggo, Jawa Timur, 3 Oktober 2016. Rekonstruksi yang menghadirkan Kanjeng Dimas dan sejumlah tersangka lain tersebut dilakukan untuk pengembangan pengusutan kasus pembunuhan Abdul Gani. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai masalah dugaan penipuan yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi terjadi karena persoalan sosial masyarakat. Mereka berpikir bisa mendapatkan rezeki berlimpah dengan jalan pintas. “Problem sosial bahwa cara berpikir terabas terbawa seperti itu,” kata dia di Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2016.
Soekarwo mengatakan Pemerintah Jawa Timur tidak tinggal diam dengan adanya kasus Dimas Kanjeng. Pihaknya, kata dia, turut memantau proses hukum yang saat ini sedang dijalani pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng yang berada di Probolinggo tersebut.
Terkait proses hukum Dimas Kanjeng, Soekarwo menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mengusut kasus-kasus yang melibatkannya. Dimas Kanjeng saat ini sudah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan pembunuhan dua pengikutnya, yaitu Ismail Hidayah dan Abdul Ghani pada April lalu.
Menurut Soekarwo, tugasnya yang terpenting saat ini adalah mengedukasi masyarakat. Untuk menjadi kaya, kata dia, tidak perlu menggunakan cara pintas dengan menggandakan uang.
Soekarwo menekankan pada masyarakat Jawa Timur mengenai pentingnya kerja keras. Cara yang dilakukan pemerintahan, ia mencontohkan seperti memberikan bantuan modal untuk usaha. Pihaknya juga siap dan berkomitmen memasarkan produk-produk hasil karya warga Jawa Timur.
Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu sempat melontarkan gurauan terkait dengan Dimas Kanjeng tampak mengeluarkan berlembar-lembar uang kertas nominal Rp 100 ribu dalam tayangan Youtube. “Kalau diterus-teruskan, enggak perlu Peruri,” kata Soekarwo. Namun, ia meyakini pelipatgandaan uang yang dilakukan Dimas Kanjeng adalah bohong.
Soekarwo pun menampik bahwa kasus Dimas Kanjeng berkaitan dengan indeks kemiskinan di Jawa Timur khususnya di Probolinggo. Data Badan Pusat Statistik pada September 2016 menunjukkan di Probolinggo justru terjadi deflasi dibanding kota lainnya. Tercatat, pada September 2016, deflasi di Probolinggo sebesar 0,14 persen. Itu dikuatkan oleh jumlah setoran yang diberikan masyarakat. “Sebagian besar setornya (ke padepokan) banyak,” kata dia.
Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen
9 hari lalu
Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen
Kementerian Perdagangan menyebut sektor penjualan online paling banyak dilaporkan keluhan konsumen lantaran banyak penipuan. Selain itu, Kemendag telah menutup setidaknya 223 akun yang diindikasi sebagai penipu.
