TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengatakan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah hampir rampung ke seluruh Indonesia. Sesuai laporan dari penyedia jasa pengiriman KIP yang diterima Kementerian, hingga 28 September 2016, tercatat sebanyak 17.067.951 dari total 17,9 juta kartu yang telah diterima oleh rumah tangga sasaran.

Hamid mengatakan pemerintah masih terus mendistribusikan sisa KIP tersebut. Ia mengatakan sebanyak 765.193 kartu KIP masih dalam tahap penyaluran. Sedangkan 94.164 kartu lainnya dikembalikan oleh penerima.

Menurut Hamid, kartu KIP itu dikembalikan karena penerima tidak dikenal, sudah pindah alamat, meninggal dunia, atau sudah lulus sekolah. “Ada juga penerima yang menolak karena merasa mampu,” kata Hamid dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Jumat, 30 September 2016.

Sebetulnya penyaluran kartu KIP ini terlambat dari jadwal yang direncanakan pemerintah. Sebelumnya, distribusi kartu KIP dilakukan oleh dua distributor yang ditunjuk pemerintah, yaitu PT Atria Antaran Prima dan PT Dexter Ekspresindo, ditargetkan rampung pada 23 Agustus 2016. Namun target distribusi ini gagal karena mengalami kendala, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur serta daerah perbatasan.

Kementerian, kata Hamid, mengimbau kepada penerima KIP segera mendaftarkan kartunya ke sekolah. Ia mengatakan, sesuai data pokok pendidikan, terdapat 10.799.830 siswa yang telah mendaftarkan kartu KIP-nya ke sekolah. Mereka rata-rata berasal dari keluarga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) serta Program Keluarga Harapan (PKH).

Hamid menyadari masih ada siswa yang berhak menerima KIP tapi belum mendapatkannya. Dengan demikian, ia mengimbau agar mereka menggunakan surat keterangan tidak mampu sebagai syarat penerima Program Indonesia Pintar di data pokok pendidikan. Kementerian mencatat masih ada 8,6 juta siswa tidak mampu yang belum terdata sebagai penerima KIP.

Adapun penyaluran kartu KIP ini disertai dengan penyaluran dana bantuan pendidikan. Hamid mengatakan pemerintah telah menyalurkan dana kepada 10,2 juta siswa. Dari jumlah ini, sebanyak 3,9 juta siswa telah mencairkan dana tersebut di bank penyalur, di antaranya Bank BNI dan Bank BRI.

Dua bank itu bersepakat mempercepat pencairan dana dengan menambah jam hingga loket layanan. Untuk wilayah terpencil, kata Hamid, bank akan menjangkau dan memfasilitasi pencairan secara kolektif. Pencairan dana bagi murid sekolah dasar atau paket A, siswa sekolah menengah pertama atau paket B, dan siswa sekolah menengah kejuruan atau peserta kursus dapat dilakukan di Bank BRI. Sedangkan tempat pencairan dana di Bank BNI diperuntukkan buat siswa sekolah menengah atas atau paket C.

DANANG FIRMANTO