TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Anton Setiadji, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI I Mada Sukadana, dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur merencanakan rehabilitasi korban ajaran Padepokan Dimas Kanjeng, yang dipimpin Taat Pribadi, di Probolinggo.
"Saya sudah perintahkan Kepala Polres Probolinggo menggelar pertemuan dengan Forkopimda setempat. Sore (26 September) ini, saya juga bertemu dengan Gubernur Jawa Timur dan Pangdam untuk membicarakan rehabilitasi korban padepokan yang dipimpin Taat Pribadi (46) itu," kata Anton di Markas Polda Jawa Timur, Senin, 26 September 2016.
Ditanya soal kemungkinan ajaran Taat Pribadi di padepokannya itu merupakan ajaran sesat, Anton mengharapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menentukan sesat atau tidak. "Logikanya, mana bisa uang digandakan, terus nomor serinya bagaimana, apa sama semua?" ujarnya.
Karena itu, ia mengatakan penyidik Polda Jawa Timur berfokus pada kasus pembunuhan dalam kasus Dimas Kanjeng itu. "Soal dugaan penipuan pada praktek penggandaan uang yang dilakukan tersangka, akan didalami kemudian. Kami berfokus pada kasus pembunuhannya," ucapnya.
Pada 22 September 2016, jajaran Polda Jawa Timur menggerebek Padepokan Dimas Kanjeng dan menangkap pemiliknya, Taat Pribadi, yang diduga terlibat kasus pembunuhan berencana terhadap mantan santrinya. Taat diduga memerintahkan anak buahnya bernama Wahyu menghabisi Abdul Gani dan Ismail Hidayah karena kedua santrinya itu berencana membongkar praktek penggandaan uang yang dilakukan sang guru.
Polda masih menetapkan satu tersangka, yakni Taat Pribadi, tapi penyidik sedang memburu tiga buron lain yang diduga kuat ikut membantu tersangka melakukan pembunuhan berencana itu. Sedangkan Polres Probolinggo sudah menetapkan enam tersangka dari warga setempat yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.
