Kubu Mambruk dengan berbagai alat perang memasuki daerah hutan di Kwamki Lama, Papua, Minggu (10/1). Perang antar suku yang telah berlangsung beberapa hari ini, belum dapat diatasi oleh pihak keamanan. ANTARA/Lisad
TEMPO.CO, Jakarta - Perang suku yang kerap terjadi di sekitar tambang Freeport, Papua, membuat Presiden Joko Widodo gerah. Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Papua Lenis Kogoya, Presiden meminta kepala daerah di Papua turun langsung ke lapangan menyelesaikan persoalan itu. "Sebelum sampai terjadi perang, Presiden meminta pemerintah daerah mengawasi dan membina masyarakat (suku)," katanya setelah bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Senin, 26 September 2016.
Perang suku, sebagaimana diketahui, rutin terjadi di Papua. Umumnya itu terjadi karena hal-hal yang berkaitan dengan hak ulayat atau hak adat. Sebagai contoh, pada Juli lalu terjadi perang suku di Kabupaten Mimika, yang memakan korban anak-anak dan ibu-ibu. Perang itu disebut sebagai salah satu yang terparah karena sampai memicu pembantaian di jalan. Bahkan ratusan warga kampung di Mimika sampai harus diungsikan ke daerah lain agar tidak terseret peperangan itu.
Perang di kawasan Freeport, kata Lenis, terjadi karena aturan adat bahwa satu korban dari satu suku harus diganti dengan nyawa satu orang dari suku lawan. Jika tidak, harus diganti dengan uang Rp 1 miliar. Karena memiliki uang Rp 1 miliar nyaris mustahil, suku-suku yang berperang mencari uang dengan mendulang mineral dari lokasi sekitar tambang Freeport. Sayangnya, karena semua suku melakukan hal yang sama, pencarian uang atau mineral itu pun memicu gesekan.
"Perang suku ini terjadi turun-temurun. Masyarakat memiliki aturan tak tertulis bahwa satu orang yang terbunuh harus diganti nyawa satu orang dari suku lawan," ujar Lenis sambil menambahkan bahwa setidaknya ada tujuh suku yang kerap berseteru di kawasan tersebut yang menjadikannya daerah merah.
Ditanyai tentang solusi atas masalah tersebut, Lenis mengaku belum mempunyai strategi yang benar-benar jitu, mengingat hal ini telah terjadi bertahun-tahun. Langkah yang dilakukan sejauh ini adalah berkoordinasi dengan TNI serta Polri untuk rutin melakukan pencegahan. "Nanti akan dibangun rumah per suku agar aman," ucapnya.
