Petugas kepolisian menahan para pengunjuk rasa yang berusaha masuk ke gedung KPU dalam simulasi konflik dan pengamanan pimpinan KPU untuk Pilkada serentak, di Gedung KPU, Jakarta, 17 September 2016. Polda Metro Jaya meningkatkan pengamanan menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2017. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menggandeng Badan Intelijen Negara menjelang pemilihan umum kepala daerah 2017. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menggelar pertemuan di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Menteri Tjahjo mengatakan pertemuan itu membahas kesiapan pilkada serentak yang akan digelar pada 2017. "Diskusinya singkat. Itu (kesiapan pilkada) saja intinya," katanya di Jakarta, Kamis, 22 September 2016.
Budi Gunawan menambahkan, untuk mengamankan pelaksanaan pilkada dan meredam ancaman yang berpotensi muncul, akan dibentuk satuan tugas. Dari sisi koordinator, ucap dia, akan dipegang Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.
Posisi BIN sebagai pendukung penyelenggara pilkada. "Penegakan hukum, kan, sudah ada. Ini agar mekanisme bisa berjalan lancar," ucapnya.
Ihwal wilayah yang rawan menimbulkan konflik, Budi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan di tiap daerah. Langkah peringatan dini pun sudah disampaikan, tapi ia enggan menyebutkan wilayah mana saja. "Sesuai dengan undang-undang, beberapa hal tidak bisa disampaikan secara terbuka. Insya Allah semua bisa lancar," katanya.
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan oleh Agus Rudiyanto dan Dance Ishak Palit dalam sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah Kota Salatiga.
