Warga memperhatikan kerusakan yang terjadi akibat terjangan banjir bandang aliran Sungai Ciamanuk di Kampung Cimacan, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (21/9). g. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan membagikan dana santunan sebesar sekitar Rp 15 juta untuk anggota keluarga dari setiap korban jiwa dalam banjir bandang dan longsor yang terjadi di Garut dan Sumedang, Jawa Barat.
Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan,"(Ini) Bagian dari rasa duka cita kami ke keluarga korban baik yang ada di Garut maupun Sumedang." Khofifah mengatakan ini di kantor Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 21 September 2016.
Sebagai langkah awal, Kementerian Sosial akan menyiapkan tempat pengungsian yang layak bagi para korban. Salah satu yang menjadi perhatian ialah ketersediaan air bersih dan layanan bagi anak-anak dan orang lanjut usia. Bahkan tim terapi sosial, kata Khofifah, sudah diminta bergerak menuju lokasi bencana.
Khofifah menambahkan Kementerian Sosial akan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membantu perbaikan fasilitas-fasilitas di lokasi banjir bandang. Kementerian PUPR bakal mengidentifikasi rumah-rumah warga yang hancur atau rusak. "Untuk relokasi akan dicarikan lokasi terdekat," kata dia.
Saat ini upaya pencarian dan penyelamatan korban banjir bandang di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat masih terus dilakukan oleh Tim SAR gabungan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melansir setidaknya 20 orang tewas dan 14 orang lainnya masih dalam pencarian.
Sekitar seribu warga terpaksa diungsikan. BNPB menyebut hujan berintensitas tinggi dan berdurasi panjang ditambah tingginya tingkat kerentanan menjadi penyebab banjir yang menerjang lima daerah di Kabupaten Garut, Rabu dini hari tadi. Sementara longsor yang terjadi di Sumedang menimpa lima dusun di Desa Ciherang, Sumedang Selatan.
Pada kesempatan terpisah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai Pemerintah Daerah menjadi pihak terdepan dalam penanggulangan bencana. Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menyebut Pemda harus cepat dalam mengambil langkah penanggulangan. Hal yang menyangkut anggaran, lanjut Siti, kepala daerah bisa langsung berkoordinasi dengan DPRD. "Bisa dengan dana tak terduga dan langsung susun programnya," kata Menteri Siti di Komplek Istana Kepresidenan.
Kementerian LHK, lanjutnya, akan ikut terlibat dalam penanganan bencana di Garut dan Sumedang. Namun tugas KLHK ialah untuk mencari tahu penyebab banjir bandang dan longsor. "Saya sudah minta diteliti," ucapnya.
