Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menandatangani kontrak politik yang berisi bahwa keduanya sah diusung PDIP dalam pilkada DKI 2017, di Jakarta, 20 September 2016. TEMPO/Friski Riana
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, mengatakan Basuki Tjahaja Purnama tidak harus menjadi kader partai untuk diusung dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Menurut dia, yang terpenting adalah komitmen Basuki terhadap Kontrak Politik Dasa Prasetya Partai.
"Yang terpenting komitmen terhadap Dasaprasetya. Itu sebagai komitmen utama sehingga kami bisa buka kerja sama. Ahok milik bersama," kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa 20 September 2016.
Pada pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur tersebut, PDI-P memberikan kontrak politik Dasaprasetya Partai. Basuki dan Djarot menandatangani kontrak yang berisi 10 komitmen partai terhadap komitmen kerakyatan partai.
Menurut Hasto, kontrak politik tersebut adalah komitmen yang diberikan kepada setiap calon yang diusung PDIP. "Ini merupakan komitmen kerakyatan dan tugas keberpihakan politik," ujar Hasto.
Basuki dan Djarot merupakan pasangan inkumben. PDIP sebelumnya mengusung Ahok sebagai calon wakil gubernur mendampingi kadernya, Joko Widodo, dalam pemilihan kepala daerah DKI 2012. Dua tahun kemudian, Ahok diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah Jokowi terpilih sebagai Presiden RI. Posisi Ahok sebelumnya diisi Djarot Saiful Hidayat hingga kini.
