Sambangi KPK, A.M. Fatwa Cek Anggota DPD yang Terjaring OTT

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sabtu, 17 September 2016 15:16 WIB

Ilustrasi Korupsi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah A.M. Fatwa mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedatangan Fatwa bertujuan untuk mengetahui anggota DPD yang terkena operasi tangkap tangan KPK pada Jumat malam.

"Sebagai Ketua Badan Kehormatan saya ingin tahu siapa yang sebenarnya (tertangkap)," kata Fatwa saat tiba di gedung KPK, Sabtu, 17 September 2016. Hingga berita ini ditulis, KPK belum memberi pernyataan resmi terkait dengan anggota DPD yang kepergok menerima suap.

Rekomendasi Berita
Isu Makin Santer, Ayu Ting Ting Jelaskan tentang Selingkuh
Jika Marshanda Mau Menemuinya, Egi John Akan Sujud, dan...

Rencananya KPK akan menggelar konferensi pers Sabtu ini sekitar pukul 16.00 WIB. Meski begitu, informasi yang beredar luas menyebut anggota DPD tersebut adalah Irman Gusman yang juga menjabat Ketua DPD.

Saat ditanyakan apakah benar yang ditangkap adalah Irman Gusman, Fatwa menjawab singkat. "Iya, tapi (nama) itu saya tidak mau keluar dari mulut saya," kata dia. Fatwa beralasan dia tidak ingin mendahului KPK.

Rekomendasi Berita
Wah, Skandal Gatot Merembet ke Putri Reza & Angelina Sondakh
Egi John Geram Selama Ini Dibohongi Marshanda

Sebagai Ketua Badan Kehormatan DPD, Fatwa berjanji akan bersikap tegas terhadap kasus ini. Kalau bersalah, anggota DPD tersebut akan dijatuhi sanksi setelah melalui mekanisme persidangan Badan Kehormatan.

AMIRULLAH

Baca Juga
Anggota DPD Diduga Kena OTT KPK
KPK Diduga Tangkap Ketua DPD Irman Gusman Terkait Impor Gula

Berita terkait

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

7 jam lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

2 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

2 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

2 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

3 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

4 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

4 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

4 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya