Menko Maritim dan Sumber Daya selaku Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan turun dari kendaraan dinasnya saat tiba di Kementerian ESDM, Jakarta, 16 Agustus 2016. Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk selaku Plt Menteri ESDM menggantikan Arcandra Tahar yang telah diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah aktivis penolak reklamasi Teluk Jakarta menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap membela kepentingan pengembang reklamasi Teluk Jakarta. Mereka membuat berbagai meme ala teks Proklamasi yan diganti menjadi teks Reklamasi.
“Ini bentuk kritik kami terhadap pemerintah yang tak membela kepentingan rakyat,” kata Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Tigor Hutapea, kepada Tempo pada Kamis, 15 September 2016. Para aktivis membuat teks Reklamasi berisi dua paragraf memo pernyataan dukungan terhadap pengembang.
Bunyi memo tersebut: Kami kabinet podomoro menjatakan kelanjutkan projek reklamasi pantai Djakarta. Hal-hal mengenai penjelewengan, penjuapan, d.l.l. akan diselesaikan setjara kekeluargaan dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.
Memo plesetan itu ditandatangani di Jakarta, September 2016 oleh wakil pengembang, Jokowi dan Ahok. Kata Tigor, meme-meme itu dibuat oleh teman-teman aktivis yang menolak reklamasi Teluk Jakarta. Bahkan masyarakat umum terlibat aktif di dunia maya untuk menolak kelanjutan proyek reklamasi.
Menurut dia, masih ada banyak meme yang dibuat para aktivis. Di antaranya meme Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang menyobek hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ada juga meme Menteri Luhut menaiki backhoe dan menggaruk perahu nelayan pesisir Jakarta.
Para aktivis juga membuat video berjudul Rayuan Pulau Palsu yang sudah beredar luas di Youtube. Kata Tigor, meme-meme itu dibuat untuk mengkritik sikap pemerintah yang dinilai mementingkan pengembang dibanding nelayan. Mengingat reklamasi berdampak luas pada ekonomi masyarakat, lingkungan, nelayan, dan PLTU Muara Karang.
Sikap Aktivis ini kian santer setelah adanya keputusan Menteri Luhut melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta. Padahal pendahulunya, Rizal Ramli menganulir proyek reklamasi. Rizal mengatakan banyak pelanggaran yang dilakuka oleh pengembang. PTUN Jakarta bahkan memerintahkan untuk menghentikan pembangunan reklamasi tapi tak digubris Luhut.
