Divisi Propam Polri Akan Cek SMS Polisi Riau ke Wartawan  

Reporter

Editor

Budi Riza

Sabtu, 10 September 2016 18:51 WIB

TEMPO/ Machfoed Gembong

TEMPO.CO, Jakarta - Wartawan di Riau mengaku mendapat pesan pendek dari polisi Riau terkait dengan liputan foto pejabat Kepolisian Daerah Riau dengan bos perusahaan sawit. SMS itu dikirim diduga terkait dengan pemberitaan soal foto pejabat Polda Riau dengan salah seorang bos perusahaan yang pernah dituduh membakar hutan.

Juru bicara Kepolisian Daerah Riau, Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo, membenarkan informasi bahwa pihaknya telah mengirim pesan pendek kepada para wartawan di Riau.

“SMS itu hanya mengingatkan,” katanya saat dihubungi Tempo, Jumat, 9 September 2016. Berdasarkan informasi di kalangan wartawan, sejak kemarin beredar selarik SMS yang disebut berasal dari polisi. Salah satu bagian isinya menyebut ada kasus yang akan berlanjut dan meminta wartawan meminta maaf.

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan mengaku belum mengetahui kabar soal SMS itu. "Saya dalami dulu ya, saya belum tahu itu. Ancamannya bagaimana dan siapa yang ancam," katanya di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Sabtu, 10 September 2016.

Iriawan mengatakan kalau memang pesan itu berbentuk pengancaman, hal itu seharusnya tidak boleh. "Kami akan tindaklanjuti tapi tentu saya dalami dulu. Dari mana SMS tersebut, dari nomor berapa kan harus dibuktikan dulu," katanya. "Siapa namanya, betul atau tidak tentu kami dalami."

REZKI ALVIONITASARI | DANANG F.


Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

4 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

19 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya