Soal Wakapolri, Polri Tunggu BG Dilantik sebagai Kepala BIN  

Reporter

Jumat, 2 September 2016 22:38 WIB

Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan institusinya telah menyiapkan calon Wakil Kepala Kepolisian RI menggantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) melalui mekanisme Dewan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Penyiapan perwira calon Wakapolri itu berkaitan dengan Presiden Jokowi yang mengusulkan Budi sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara.

"Kita tunggu saja dulu proses itu sampai Pak Budi Gunawan menjalankan fit and proper test hingga pelantikannya," kata Boy melalui pesan pendek kepada Tempo, Jumat, 2 September 2016.

Boy belum dapat memastikan siapa saja yang diajukan untuk menggantikan posisi Budi. Saat dikonfirmasi apakah Polri telah mengajukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Suhardi Alius dan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komisaris Jenderal Syafruddin menjadi calon pengganti Budi, Boy menepisnya. "Belum ada," ujarnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Agus Rianto mengatakan telah disiapkan beberapa nama calon pengganti Budi Gunawan sebagai Wakapolri. Calon tersebut berasal dari jenderal bintang tiga atau bintang dua yang berpotensi akan dinaikkan ke bintang tiga. Namun, ia juga menolak menyebutkan siapa saja perwira tinggi bintang tiga yang dicalonkan.

"Pasti nanti akan dipersiapkan untuk mengisi kekosongan jabatan apabila beliau (Budi Gunawan) terpilih untuk jabatan yang diusulkan (BIN)," kata Agus.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mengatakan akan segera melangsungkan rapat pimpinan untuk menentukan jadwal dalam rangka membahas surat Jokowi ini. "Kami akan rapat dulu dengan fraksi-fraksi besok Senin," ucapnya.

Ade berujar, Komisi Intelijen DPR akan ditugaskan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi. "Kami akan rapat untuk menugaskan alat kelengkapan (DPR) mana yang akan menindaklanjutinya," ujar politikus Partai Golkar ini.

DEWI SUCI RAHAYU | ARKHELAUS W. | AHMAD FAIZ

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

11 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya