Ridwan Kamil Pesmistis E-KTP di Bandung Tuntas September  

Reporter

Senin, 29 Agustus 2016 18:36 WIB

Plt Ketua KPU Hadar Nafiz Gumay menyaksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mencoba alat sistem biometrik E-KTP berfungsi sebagai sistem pengendalian keamanan paling tinggi terhadap pemalsuan, penggandaan, biodata penduduk, seusai penyerahan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dan daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Kemendagri kepada KPU, di Gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta, 14 Juli 2016. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil khawatir tidak bisa memenuhi target yang diminta Kementerian Dalam Negeri untuk menuntaskan 100 persen penyelesaian kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP kepada masyarakat. Menurut Ridwan, tenggat 30 September 2016 mustahil dipenuhi jika blangko e-KTP dibatasi.

"Kalau keping blangkonya kosong, KTP-nya tidak ada yang supply. Yang jelas, kami juga enggak bisa mempercepat dan kami enggak bisa menyalahkan masyarakat," katanya di Pendapa Kota Bandung, Senin, 29 Agustus 2016.

Meski demikian, Ridwan mengimbau masyarakat yang belum memberikan data segera menjalani perekaman di kantor kewilayahan setempat. "Saya minta warga segera mendaftar karena tentu itu peraturan yang harus diamankan. Nanti kami akan cari cara tercepat untuk nge-print atau mencetak KTP-nya," tuturnya.

Menurut Ridwan, lambatnya pelayanan e-KTP kepada masyarakat karena pemerintah daerah tidak diberi keleluasaan oleh pemerintah pusat untuk menyediakan segala kebutuhan pendataan. "Ini contoh desentralisasi setengah hati," ucapnya.

Ridwan mengaku akan berupaya semua warganya bisa menerima e-KTP dalam waktu dekat. Sebab, dari 2,3 juta penduduk warga Kota Bandung, terdapat 1,6 juta jiwa wajib KTP. Hingga kini, masih ada 150-200 ribu jiwa yang belum memiliki e-KTP.

"Kita pakai teori matematika saja. Ada barang ada pelayanan. Tidak ada barang tidak ada pelayanan. Barangnya, kalau kami yang mengontrol, bisa dipercepat. Tapi, kalau barangnya bukan kami yang mengontrol, enggak bisa kami percepat," katanya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Popong W. Nuraeni membenarkan adanya pembatasan blangko e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri. Menurut dia, pihaknya harus berangkat ke Jakarta dua kali seminggu untuk mengambil stok blangko e-KTP.

"Untuk Kota Bandung, sekali datang dikasih 8.000 hanya cukup untuk 3 hari. Jadi, sebelum habis, kami ke Jakarta lagi," ujarnya.

Popong menambahkan, jika tidak terhambat blangko dan sistem, proses rekam dan cetak e-KTP di Kota Bandung paling lama memakan waktu 8 menit saja. "Dalam waktu normal, jaringan di pusatnya 3-8 menit juga satu kartu bisa jadi," katanya.

PUTRA PRIMA PERDANA

Berita terkait

Bulog dan Pemerintah Kota Bandung Sediakan 500 Ton Beras untuk Tekan Harga

27 Januari 2023

Bulog dan Pemerintah Kota Bandung Sediakan 500 Ton Beras untuk Tekan Harga

Pemerintah Kota Bandung dan Bulog menyiapkan 500 ton beras medium untuk menekan kenaikan harga beras.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Akan Wajibkan Pembayaran Non Tunai bagi ASN Bandung

13 Agustus 2018

Ridwan Kamil Akan Wajibkan Pembayaran Non Tunai bagi ASN Bandung

Ridwan Kamil juga mengajak seluruh warga Kota Bandung untuk membiasakan diri melakukan pembayaran non tunai.

Baca Selengkapnya

Dukung Gerakan Non Tunai, BJB Luncurkan Bandung Smart Card

13 Agustus 2018

Dukung Gerakan Non Tunai, BJB Luncurkan Bandung Smart Card

Bandung Smart Card hasil kerja sama BJB dengan Pemerintah Kota Bandung.

Baca Selengkapnya

Ini 5 Alasan Publik Wajib Membuka Website Humas Kota Bandung

28 Mei 2018

Ini 5 Alasan Publik Wajib Membuka Website Humas Kota Bandung

Maraknya kasus-kasus hoaks yang menimbulkan berkurangnya kondusifitas di masyarakat menjadi perhatian khusus pemerintah.

Baca Selengkapnya

Ini 5 Alasan Publik Wajib Membuka Website Humas Kota Bandung

28 Mei 2018

Ini 5 Alasan Publik Wajib Membuka Website Humas Kota Bandung

Maraknya kasus-kasus hoaks yang menimbulkan berkurangnya kondusifitas di masyarakat menjadi perhatian khusus pemerintah.

Baca Selengkapnya

Ini 5 Alasan Publik Wajib Membuka Website Humas Kota Bandung

28 Mei 2018

Ini 5 Alasan Publik Wajib Membuka Website Humas Kota Bandung

Maraknya kasus-kasus hoaks yang menimbulkan berkurangnya kondusifitas di masyarakat menjadi perhatian khusus pemerintah.

Baca Selengkapnya

Hadirnya Bandara Kertajati akan Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Jabar

25 Mei 2018

Hadirnya Bandara Kertajati akan Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Jabar

Kehadiran Bandara Kertajati akan menopang kegiatan ekonomi yang ada di Jawa Barat, sekaligus menjadi efek domino bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Hadirnya Bandara Kertajati akan Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Jabar

25 Mei 2018

Hadirnya Bandara Kertajati akan Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Jabar

Kehadiran Bandara Kertajati akan menopang kegiatan ekonomi yang ada di Jawa Barat, sekaligus menjadi efek domino bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Solihin: Bandara Kertajati Permudah Akses Wisatawan yang Akan ke Bandung

25 Mei 2018

Solihin: Bandara Kertajati Permudah Akses Wisatawan yang Akan ke Bandung

Kehadiran Bandara Kertajati akan menopang kegiatan ekonomi yang ada di Jawa Barat, sekaligus menjadi efek domino bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Ini Strategi Pemkot Bandung Tarik Tujuh Juta Wisatawan

14 Januari 2018

Ini Strategi Pemkot Bandung Tarik Tujuh Juta Wisatawan

Bandung terkenal sebagai destinasi kota yang lengkap untuk wisatawan.

Baca Selengkapnya