TEMPO.CO, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyiapkan berbagai langkah penghematan untuk mengatasi penundaan atau pemangkasan anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan. Sebab, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) sama-sama dipangkas, sehingga Pemerintah Kota Surabaya harus berusaha menghemat anggaran.

“Awalnya, kalau DAU dipotong, saya mau ambil dari DAK, tapi DAK ternyata juga dipotong,” kata Risma kepada Tempo seusai welcome dinner pada acara “Austral Asia Handgun Championship 2016” di Balai Kota Surabaya, Ahad Malam, 28 Agustus 2016.

Menurut Risma, DAU itu dipotong sebesar Rp 223 miliar. Dana ini 100 persen digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Surabaya. Karena itu, apabila dana gaji itu dipotong, Risma mengaku akan menghadapi masalah lebih rumit.

Sedangkan DAK, kata dia, dipotong Rp 192 miliar dari Rp 300 miliar. Padahal beberapa proyek yang mengambil dana dari DAK sudah berjalan dan tidak bisa dihentikan. Karena itu, Risma berencana mengembalikan dana sekitar Rp 25 miliar yang belum terealisasi ke proyek. “Ini untuk mengurangi Rp 223 miliar itu supaya tidak pusing untuk gajinya,” ujar Risma.

Selain itu, Risma langsung memangkas belanja perjalanan dinas, seperti perjalanan ke Jakarta, baik untuk konsultasi maupun penyampaian surat. Alhasil, sejak pemangkasan ini, jika Risma menginginkan konsultasi atau keperluan itu, cukup dengan surat atau melalui e-mail. “Kami juga mengurangi proyek-proyek kecil yang belum jalan,” tuturnya.

Namun, untuk proyek besar, ia memastikan tidak bisa dipangkas karena rata-rata sudah ditender sehingga tidak bisa dikurangi. Bahkan proyek besar itu rata-rata sudah berjalan tinggal beberapa bulan. “Jadi proyek yang kecil-kecil itu dipotong, sehingga kami bisa mengurangi sekitar Rp 130 miliar,” ucapnya.

Risma juga mengaku telah memangkas dana makanan dan minuman. Termasuk makanan dan minuman yang ada di ruang kerjanya saat ini. “Jadi di tempatku tidak ada lagi kue, tak potong, tak cut semuanya,” tuturnya.

Anggaran lain yang dipotong adalah kesehatan sekitar 30 miliar. Dana itu rencananya dipakai untuk memberikan BPJS kepada warga-warga yang cacat, yang akan diberikan 100 persen BPJS. “Tapi, karena ini kesulitan, maka mungkin delay,” kata Risma.

Risma menambahkan, beberapa proyek pendidikan yang bisa ditunda akan ditunda untuk mengurangi kesulitan ini. Sebab, Risma kasihan kepada PNS golongan 1 dan 2 apabila tidak bisa menerima gajinya.

“Iya, kalau golongan 3 dan 4 mungkin delay sedikit tidak apa-apa, tapi kalau golongan 1 dan 2 bisa teriak-teriak itu,” ujar Risma. Dia berharap usahanya berhasil menutup kekurangan gaji PNS Pemerintah Kota Surabaya.

MOHAMMAD SYARRAFAH