Kebakaran Hutan, Menteri KLHK: Negara Tidak Hanya Diam  

Reporter

Senin, 29 Agustus 2016 04:33 WIB

Warga mengambil foto di dekat roda observasi Singapore Flyer yang diselimuti oleh kabut, di Singapura, 26 Agustus 2016. Kabut asap kebakaran hutan di Riau kembali menyerang Singapura dan negara tetangga. REUTERS/Edgar Su

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyatakan negara tidak diam saja melihat kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi. Selain itu, pemerintah akan terus bekerja menanganinya.

Siti menegaskan, upaya pemadaman tim terpadu hanyalah sebuah ikhtiar dari banyak instrumen yang dimiliki pemerintah. Namun, lebih jauh, saat ini KLHK telah melakukan moratorium sementara untuk izin pengelolaan hutan, lahan sawit, dan lahan gambut. Hal itu merupakan salah satu langkah untuk mengevaluasi sekaligus membenahi pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan.

“Dalam upaya penegakan hukum, KLHK melakukan pendekatan multi doors. Ada sanksi administratif dan gugatan perdata,” ujar Siti Nurbaya Bakar dalam pesan tertulisnya, Ahad, 28 Agustus 2016.

Menurut Siti, saat ini ada 30-an perusahaan yang dikenakan sanksi administratif, yakni dalam bentuk teguran keras. Untuk perusahaan yang terbukti bersalah, izinnya pun akan dicabut sementara hingga permanen. Selain itu, hampir sepuluh perusahaan tengah melangsungkan proses tuntutan perdata yang dilakukan secara bertahap untuk memenuhi keadilan masyarakat. Sementara itu, tuntutan pidana menyesuaikan penanganan dari Kepolisian Republik Indonesia.

Meski demikian, Siti mengaku tetap menghormati keluhan yang disampaikan negara tetangga yang ikut terdampak paparan asap. Hanya, KLHK tidak mau bekerja menangani kebakaran hutan dan lahan karena desakan negara lain. Karena itu, Siti meminta semua pihak luar menahan berkomentar yang tidak perlu dengan tetap melihat upaya-upaya yang telah dilakukan secara sistematis dan serius oleh pemerintah Indonesia. Hal itu terlihat dari menurunnya sebaran titik api dan luasan sebaran asap dibandingkan dengan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya.

“Indonesia menganut prinsip ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian. Tidak atas desakan-desakan,” tutur Siti.

Siti yakin, kebersamaan dan keseriusan semua pihak yang jujur serta bertanggung jawab untuk melihat kondisi yang ada dapat mengatasi masalah ekologis sudah menahun. “Titik apinya kita kejar. Asapnya kita tangani. Pembakarnya harus diberi hukuman. Masyarakat terus kita dampingi agar membuka lahan tidak dengan cara membakar. Semuanya agar rakyat tetap sejahtera hidup berdampingan dengan karunia alam pemberian Tuhan,” ucapnya.



DESTRIANITA

Berita terkait

Amerika Perkuat Infrastruktur Transportasinya dari Dampak Cuaca Ekstrem, Kucurkan Hibah 13 T

12 hari lalu

Amerika Perkuat Infrastruktur Transportasinya dari Dampak Cuaca Ekstrem, Kucurkan Hibah 13 T

Hibah untuk lebih kuat bertahan dari cuaca ekstrem ini disebar untuk 80 proyek di AS. Nilainya setara separuh belanja APBN 2023 untuk proyek IKN.

Baca Selengkapnya

Pertama di Dunia, Yunani Berikan Liburan Gratis sebagai Kompensasi Kebakaran Hutan 2023

20 hari lalu

Pertama di Dunia, Yunani Berikan Liburan Gratis sebagai Kompensasi Kebakaran Hutan 2023

Sebanyak 25.000 turis dievakuasi saat kebakaran hutan di Pulau Rhodes, Yunani, pada 2023, mereka akan mendapat liburan gratis.

Baca Selengkapnya

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

45 hari lalu

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

KLHK menetapkan empat orang tersangka perusakan lingkungan Taman Nasional Karimunjawa pada Rabu, 20 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

BNPB Ingatkan Banyaknya Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera

46 hari lalu

BNPB Ingatkan Banyaknya Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera

Dari data BNPB, kasus kebakaran hutan dan lahan mulai mendominasi di Pulau Sumatera sejak sepekan terakhir.

Baca Selengkapnya

Risiko Karhutla Meningkat Menjelang Pilkada 2024, Hotspot Bermunculan di Provinsi Rawan Api

49 hari lalu

Risiko Karhutla Meningkat Menjelang Pilkada 2024, Hotspot Bermunculan di Provinsi Rawan Api

Jumlah titik panas terus meningkat di sejumlah daerah. Karhutla tahun ini dinilai lebih berisiko tinggi seiring penyelenggaraan pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Penugasan Jokowi, BMKG Bentuk Kedeputian Baru Bernama Modifikasi Cuaca

50 hari lalu

Penugasan Jokowi, BMKG Bentuk Kedeputian Baru Bernama Modifikasi Cuaca

Pelaksana tugas Deputi Modifikasi Cuaca BMKG pernah memimpin Balai Besar TMC di BPPT. Terjadi pergeseran SDM dari BRIN.

Baca Selengkapnya

Tentang Musim Kemarau yang Menjelang, BMKG: Mundur dan Lebih Basah di Banyak Wilayah

50 hari lalu

Tentang Musim Kemarau yang Menjelang, BMKG: Mundur dan Lebih Basah di Banyak Wilayah

Menurut BMKG, El Nino akan segera menuju netral pada periode Mei-Juni-Juli dan setelah triwulan ketiga berpotensi digantikan La Nina.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Susun Regulasi Terkait Karhutla

51 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Susun Regulasi Terkait Karhutla

Regulasi dinilai penting karena akan mempengaruhi perumusan program dan anggaran penanganan kebakaran.

Baca Selengkapnya

Para Menteri Sudah Rapat Kebakaran Hutan dan Lahan, Ancang-ancang Hujan Buatan

51 hari lalu

Para Menteri Sudah Rapat Kebakaran Hutan dan Lahan, Ancang-ancang Hujan Buatan

Saat banyak wilayah di Indonesia masih dilanda bencana banjir, pemerintah pusat telah menggelar rapat koordinasi khusus kebakaran hutan dan lahan.

Baca Selengkapnya

Suhu Udara Global: Bumi Baru Saja Melalui Februari yang Terpanas

55 hari lalu

Suhu Udara Global: Bumi Baru Saja Melalui Februari yang Terpanas

Rekor bulan terpanas kesembilan berturut-turut sejak Juli lalu. Pertengahan tahun ini diprediksi La Nina akan hadir. Suhu udara langsung mendingin?

Baca Selengkapnya