TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) menduga adanya puncak kebencian pada polisi di balik penyerangan dan pembakaran Markas Kepolisian Sektor Tabir, Jambi, pada Sabtu, 27 Agustus 2016. "Atau ada pihak-pihak tertentu yang memprovokasi," kata Ketua IPW Neta S. Pane melalui siaran pers, Minggu, 28 Agustus 2016.
Menurut Neta, intelijen kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) perlu serius mengusut perusakan markas polsek tersebut. Apalagi perusakan serupa juga terjadi di Polsek Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pihaknya meminta agar kepolisian mengusut secara mendalam alasan warga membakar kantor polisi.
Berdasarkan data IPW, selama delapan bulan terakhir terjadi penyerangan terhadap 14 kantor polisi dan fasilitas polisi oleh masyarakat. Termasuk yang di Jambi dan Papua.
Dari rangkaian insiden itu, sedikitnya sebelas polisi meninggal dan 45 polisi mengalami luka-luka. "Sejak Tito Karnavian menjadi Kapolri, telah tujuh kali kerusuhan," ucap Neta.
Neta mengatakan kerusuhan mulai dari bentrokan massa hingga penyerangan terhadap polisi. Mereka rata-rata menyerbu kantor polisi karena beberapa alasan.
Pengamat psikologi forensik, Reza Indragiri, mengatakan kepolisian perlu menangani kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini. "Jangan sampai muncul tafsiran bahwa polisi lemah dan tak mampu memberi rasa aman," ujarnya.
Reza mengatakan tafsiran bahwa polisi lemah dan tak mampu memberi rasa aman terbukti saat polisi tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari sasaran amuk massa. Dia berharap agar rentetan kerusuhan itu tidak menginspirasi para bandit untuk melakukan copycat crime dengan polisi sebagai korbannya.
Sabtu kemarin, ratusan warga mendatangi Mapolsek Tabir karena polisi menangkap seorang penambang emas yang dianggap ilegal. Warga tak terima atas tindakan kepolisian lantaran polisi tidak menangkap penambang kelas kakap yang juga ilegal.
Sedangkan di Intan Jaya, warga membakar kantor polisi karena polisi diduga menembak seorang remaja bernama Etinus Sondegau, 15 tahun. Remaja itu meninggal dan kemudian diarak oleh warga ke kantor polisi. Mereka meminta pertanggungjawaban polisi.
