TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku minder membandingkan kambing-kambing piaraannya dengan milik para peternak dari Himpunan Peternak Domba Kambing Se-Indonesia. Salah satunya, karena harga domba atau kambing para peternak melewati Rp 50 juta.
"Saya itu punya kambing lima, belinya sekitar Rp 3-4 juta. Itu saya pikir sudah mahal sekali dan saya pede mau bawa ke sini. Nyampe sini, saya minder," ujar Presiden Joko Widodo di Kebun Raya Bogor saat bertemu dengan para peternak, Sabtu, 27 Agustus 2016.
Menurut para peternak, sesungguhnya tidak ada kambing atau domba yang dari awal sudah bernilai puluhan hingga ratusan juta. Semua kambing atau domba pada awalnya juga hanya bernilai jutaan. Namun ada trik untuk menaikkan nilai jualnya.
Muhammad, anggota HPDKI asal Ciamis, mengatakan kepada Presiden Joko Widodo bahwa trik menaikkan nilai kambing atau domba adalah rutin mengikuti kontes. Tepatnya, kontes ketangkasan. Sekali menang kontes yang bergengsi, kata dia, harga kambing bisa naik dari jutaan ke puluhan juta.
"Kambing Pak Jokowi mungkin dibeli dengan harga Rp 4 juta, tapi itu bisa jadi Rp 20 juta lewat kontes. Ikut kontes dua tahun, bisa jadi Rp 50 juta, " ujar Muhammad kepada Presiden Jokowi dalam sesi tanya-jawab.
Tapi, Muhammad melanjutkan, ada masalah lain. Masalah itu adalah minimnya kontes ketangkasan kambing dan domba. Gara-garanya, sering dipersulit izinnya oleh kepolisian. "Pertanyaan saya, ngadu orang tinju sampai mati saja boleh, masak domba enggak boleh," ujarnya yang disambut tawa oleh Presiden Joko Widodo.
Joko Widodo berjanji akan memperhatikan masalah perizinan itu agar nilai jual domba dan kambing terus naik. Namun ia tak berjanji bahwa hal itu akan berjalan mulus karena adu hewan kerap dianggap sebagai ajang judi. "Saya tidak menuding, saya yakin enggak dipakai judi. Tapi saya pikir itu yang jadi pertimbangan polisi sulit beri izin," ujar Presiden Jokowi.
ISTMAN M.P.
Berita terkait
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
10 jam lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
10 jam lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
12 jam lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
15 jam lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
16 jam lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
19 jam lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
20 jam lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
20 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik
21 jam lalu
Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
21 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca Selengkapnya