Sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung dalam forum Mahasiswa peduli Rakyat Papua, menggelar Aksi Unjuk Rasa di depan Monumen Pembebasan Irian Barat di Makassar, Sulsel, 10 Oktober 2015. Dalam Aksinya mereka meminta kepada pemerintah Jokowi-JK, menyelesaikan kasus-kasus HAM yang terjadi di Papau dan membuka ruang demokrasi bagi rakyat papua. TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Adriana Elisabeth menilai persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Papua bakal sulit diurai. Hal ini terjadi karena persoalan politik, ekonomi, dan sosial yang telanjur kusut.
"Hampir semua persoalan di Papua sulit diurai, mana proses politik, ekonomi, mana proses lain. Ada kesan isu Papua dibiarkan saja," kata Adriana di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2016.
LIPI, kata Adriana, selalu menggunakan pendekatan dialog dalam melihat persoalan di Papua. Walaupun Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan terkait dengan proyek infrastruktur di Papua, kunjungan itu diharapkan tidak sampai mereduksi isu kemanusiaan. "Pendekatannya tidak bisa parsial, harus connected."
Adriana merekomendasikan penataan intelijen di Papua. Penataan ini penting untuk memperoleh ketersediaan intelijen yang kompatibel dan proporsional dari Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, dan Intelijen Kepolisian. "Kalau cuma buat rumor, siapa tahu itu yang memperkeruh."
Ia mempertanyakan koordinasi antara kepolisian dan TNI. Sebab, kasus kekerasan sering melibatkan kedua aparat itu sekaligus menutup kebebasan berekspresi. "Munculnya gerakan kaum muda karena tidak dibuka kebebasan ekspresi yang cukup seharusnya tidak terjadi lagi," Adriana berujar.
Hari ini, Koalisi Masyarakat Sipil Internasional untuk Papua meluncurkan Laporan Hak Asasi Manusia 2015. Laporan ini meliputi kejadian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sejak April 2013 sampai Desember 2014.
