TEMPO.CO, Sampang - Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Robatal 1, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang terhenti, Kamis 18 Agustus 2016. Siswa dan guru telantar. Mereka tak bisa masuk ke sekolah karena pintu pagar disegel oleh seorang warga yang mengklaim sebagai ahli waris atas tanah sekolah tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SDN 1 Robatal, Sugiarto mengaku tidak tahu menahu penyebab penyegelan tersebut. Informasi yang dia dengar, penyegelan karena masalah ganti rugi lahan sekolah. Sugiarto mengaku telah melaporkan penyegelan tersebut ke Dinas Pendidikan Sampang. "Riwayat tanah sekolah saya kurang tahu, saya masih baru," kata dia, saat dihubungi, Kamis, 18 Agustus 2016.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Heri Purnomo saat dikonfirmasi soal penyegelan menjelaskan pihaknya masih melobi ahli waris lahan agar membuka segel. Menurut Heri, penyegelan dilakukan karena ahli waris menuntut ganti rugi dari pemerintah. Dia menegaskan saat ini pemerintah belum bisa memenuhi tuntutan ganti rugi tersebut. "Mengenai kejelasan status lahan, harus ke pengadilan," ujar dia.
Subaidi, ahli waris tanah, mengatakan jauh sebelum menyegel, pihak keluarga telah bertemu dengan pemerintah dan dijanjikan akan diganti rugi. Janji itu terjadi pada tahun 2008 silam setelah ahli waris mulai menuntut ganti rugi.
Lima tahun kemudian, kata Subaidi, keluarga kembali mendatangi pemerintah untuk menanyakan ihwal ganti rugi tersebut, namun tak kunjung ada kejelasan sampai saat ini. "Karena tidak kunjung jelas, kami menyegel supaya jelas soal ganti rugi lahan sekolah," ungkap dia.
MUSTHOFA BISRI
Berita terkait
Kenapa Kepergian Kejati Sumbar Asnawi dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi Disorot?
32 hari lalu
Kepala Kejati Sumbar Asnawi bepergian dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi ke Arab Saudi mendapat sorotan. Ada apa?
Baca SelengkapnyaDisdik Jakarta Buka Posko Pelayanan KJMU, Ini Sebaran dan Jadwal Operasinya
46 hari lalu
Disdik DKI jakarta telah menyiapkan posko pelayanan untuk program KJMU. Tujuannya, untuk memastikan bantuan pendidikan lebih tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaPolemik KJMU, DPRD DKI Usulkan Kenaikan Anggaran Pendidikan
56 hari lalu
DPRD DKI akan memanggil Dinas Pendidikan terkait polemik KJMU.
Baca SelengkapnyaKJMU Disoroti, Simak Aturan Baru hingga Syarat Pendaftaran
57 hari lalu
Pencabutan KJMU oleh Pemerintah DKI Jakarta menjadi sorotan perbincangan publik di media sosial
Baca SelengkapnyaKasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar
6 Februari 2024
Ada empat bidang tanah yang dijual oleh Kades AB ternyata bermasalah, sehingga korban dirugikan hingga Rp 1,7 miliar.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur
23 Januari 2024
Mahfud MD kritik aparat saat tangani sengketa tanah yang juga libatkan masyarakat adat
Baca SelengkapnyaMahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat
21 Januari 2024
Menanggapi tingkah aparat, Mahfud Md mengatakan akan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.
Baca SelengkapnyaJPPI Kecam ASN yang Diduga Kampanye Ajak Guru Pilih Paslon Tertentu
18 Januari 2024
JPPI meminta agar mereka yang terlibat dalam kampanye mendapat sanksi.
Baca SelengkapnyaAngka Buta Aksara di Papua Capai 19 Persen, ini Langkah yang akan Dilakukan Disdik
17 Januari 2024
Angka buta aksara secara nasional itu mencapai 1,8 persen.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga
8 Desember 2023
Hadi Tjahjanto menjamin keistimewaan pengelolaan pertanahan dan aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Baca Selengkapnya