Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan usai acara serah terima jabatan Menko Maritim dan Sumber Daya di Gedung BPPT, Jakarta, 28 Juli 2016. Luhut Binsar Panjdaitan yang semula menjabat sebagai Menko Polhukam menggantikan jabatan Menko Maritim Rizal Ramli dari hasil Reshuffle Kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. TEMPO/Frannoto
TEMPO.CO, Bandung - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sedang menyiapkan perubahan struktur organisasi di kantor kementeriannya. “Dulu buat itu (struktur) buru-buru karena kabinet (baru). Itu yang mau kami paparkan kepada Presiden, yang ujung-ujungnya nanti tergantung Presiden,” kata dia di Bandung, Sabtu, 13 Agustus 2016.
Meski menyiapkan perubahan, kata Luhut, tidak ada penambahan struktur baru dalam organisasi di kementeriannya. “Enggak ada penambahan. Kami hanya melengkapi struktur yang baru saja,” ujarnya.
Luhut menuturkan perombakan yang dilakukan hanya memilah lagi tugas dan tanggung jawab dalam struktur. “Itu pemilahan dari beberapa tugas, tanggung jawab di sana supaya lebih bisa menyerap kegiatan,” tuturnya.
Menurut Luhut, hal baru dalam organisasi itu misalnya ada yang akan ditunjuk khusus mengurusi soal tata ruang wilayah laut. “Kita belum punya tata ruang laut. Harus ada yang ngurusin. Itu sudah ada dalam (perubahan struktur) itu,” ucapnya.
Soal tata ruang laut sempat disinggung Luhut saat berbicara dalam seminar tentang ketahanan energi yang digelar Ikatan Alumni Geologi Institut Teknologi Bandung, di Bandung, Sabtu siang ini. “Saya baru tahu ini pipa gas, pipa minyak, fiber optik, listrik semua tidak ada tata ruangnya,” katanya.
Luhut mengimbuhkan harus ada yang mengerjakan pengaturan itu. “Kita harus punya satu bagian yang mendesain alur daripada pipa, gas, dan semua ini,” ujarnya.
Luhut mengaku perombakan organisasi di kementeriannya demi menyesuaikan dengan visi-misi presiden. “Setelah saya masuk, saya lihat, enggak bisa. Ini harus ada program-program ini. Ini yang akan kami usulkan kepada presiden,” ucapnya.
