TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia, Emmy Hafild, menilai tahun 2002 merupakan tahun kekecewaan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, banyak pejabat publik yang terjerat kasus korupsi tanpa malu masih menduduki jabatan publiknya. "Pejabat publik banyak yang tak punya martabat," katanya, saat menyampaikan catatan awal tahun 2003, di Jakarta, Senin (13/1). Emmy mencontohkan, nyaris semua pemimpin Indonesia menjadi tersangka atau terdakwa suatu kasus penilapan duit negara. Pejabat itu, antara lain, Wakil Ketua MPR, Ginandjar Kartasasmita, menjadi tersangka korupsi technical assistance contract Pertamina, yang diduga merugikan negara US $ 23, 3 juta; Ketua DPR, Akbar Tandjung, menjadi terdakwa korupsi Bulog Rp 40 miliar; anggota DPR, Nurdin Halid, terjerat korupsi KDI dan Inkud di Sulawesi Utara; Gubernur BI, Syahril Sabirin, terdakwa korupsi Bank Bali lebih dari Rp 900 juta; dan Jaksa Agung, M.A. Rachman, yang lalai melaporkan harta kekayaannya yang diduga hasil korupsi. Menurut Emmy, para pejabat publik itu terlihat lebih sibuk membersihkan nama baiknya daripada mempertanggungjawabkan perilakunya. "Mereka lebih sering menggugat balik orang yang dianggap mencemarkan nama baiknya," kata Emmy. Dalam urusan ini, ia mengambil contoh Wakil Ketua DPR, A.M. Fatwa, dan anggota DPR, Permadi, soal tudingan suap dari PT Pencetak Uang Republik Indonesia. Sebab itu, dalam paparan catatan awal tahun ini, Emmy memberi judul makalahnya dengan "Dicari: Pejabat yang Berintegritas Tinggi." Ditegaskan, peristiwa pada 2002 lebih banyak diwarnai dengan gonjang-ganjing tudingan suap di beberapa lembaga pemerintahan dan legislatif. Emmy juga menilai lembaga kepresidenan yang kini dikendalikan Megawati Soekarnoputri telah kembali ke budaya birokrasi Orde Baru. "Istana jadi angker bagi setiap orang," katanya. Akibatnya, lembaga itu menjadi tertutup, bahkan bagi wartawan. Tapi, ia juga mengkritik media yang disebutnya enggan mengupas korupsi di lembaga kepresidenan. Ia membandingkan berita media yang "mengupas habis wajah" Presiden BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid. Selanjutnya, Emmy menyoroti kemewahan ulang tahun suami presiden, Taufik Kiemas, di Bali. Juga perjalanan Megawati ke beberapa negara. Dalam kegiatan-kegiatan ini, Megawati disebut kerap menghamburkan uang hanya untuk keperluan protokoler, seperti sewa hotel dan biaya perjalanan. "Satu helikopter saja harganya bisa US$ 750 per jam. Hitung saja berapa kali Presiden naik helikopter jika bepergian," katanya. Tak luput, Emmy menyoal kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik dan telepon. Kebijakan itu sangat berlawanan dengan rencana pemerintah yang lain, yakni membebaskan para konglomerat dari tuntutan pengadilan. "Padahal, kenaikan harga itu untuk membayar utang konglomerat bermasalah itu," katanya. Pada 2003, Emmy berharap pada kerja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia menyebut dengan diberikannya hak subpuna, komisi bisa memeriksa pejabat yang terindikasi korupsi jika kejaksaan atau polisi gagal memeriksanya. Dia pun menyayangkan rencana pembentukan komisi itu keburu dipolitisasi untuk menghapus kerja Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang kini sudah bekerja. "Padahal, fungsi KPKPN ada dalam komisi itu," katanya. (Bagja Hidayat-Tempo News Room)