TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mengatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengurungkan gagasan kebijakan sekolah sehari penuh (full day school). Ia meminta Muhadjir tak gegabah sehingga kebijakannya tidak kontroversial.

"Kebijakan dari kementerian itu harus disiapkan dengan baik agar sesuai dengan peraturan perundangan dan kultur masyarakat Indonesia," kata Ade di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2016.

Politikus Partai Golkar ini menuturkan wacana full day school dianggap oleh sebagian orang tidak cocok diterapkan di perdesaan, tak seperti di perkotaan. Beragam pendapat tersebut sebaiknya diseragamkan lebih dulu. "Semua punya pandangan masing-masing, tentang cara mendidik anak yang baik," tutur Ade.

Menurut Ade, Muhadjir tidak akan memaksakan gagasan tersebut bila muncul banyak penolakan dari masyarakat. Ide ini muncul karena sudah dipraktekkan di banyak sekolah, terutama swasta.

Penerapan full day school bukan berarti siswa belajar seharian. Namun anak didik akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pendidikan karakter. Adapun pembelajaran formal dilakukan setengah hari.

Perpanjangan jam ini dilakukan untuk mempersempit ruang kosong pengawasan orang tua terhadap anak dan memicu terjadinya penyimpangan yang dilakukan remaja. Bila siswa pulang siang, sedangkan orang tua masih belum kembali dari bekerja, tidak ada yang bertanggung jawab. "Maka kami atasi dengan memperpanjang jam di sekolah, yang disesuaikan dengan jam kerja orang tua," ucap Muhadjir pada Selasa, 8 Agustus 2016.

Jika sistem ini diterapkan, siswa mendapat kompensasi libur pada Sabtu. "Ini masih tentatif, masih gagasan," ujar Muhadjir.

AHMAD FAIZ