Bupati Subang Sebut Ajak BIN Amankan Kasus Korupsi BPJS  

Reporter

Editor

Mustafa moses

Rabu, 10 Agustus 2016 21:23 WIB

Bupati Subang Jawa Barat, Ojang Suhandi mengenakan rompi tahanan berjalan keluar dengan kawalan petugas usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, 12 April 2016. Ojang Suhandi merupakan salah satu tersangka yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Subang pada Senin (11/4) lalu. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Bandung - Perkara korupsi dana Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Subang berpotensi menyeret lembaga negara lain. Hal ini terungkap dalam kesaksian Bupati Subang nonaktif, Ojang Sohandi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Rabu, 10 Agustus 2016.

Saat memberi keterangan, Ojang mengatakan, sebelum kasus korupsi BPJS terkuak, ia sempat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan Badan Intelijen Negara (BIN). "Saat itu, kasusnya sudah memasuki tahap penyelidikan di Polda Jawa Barat," katanya di persidangan yang berlangsung hingga Rabu malam.

Ojang juga mengaku memang dekat dengan semua aparat penegak hukum di Subang, termasuk anggota BIN. "Dengan anggota BIN itu saya sudah kenal lama, bahkan sebelum pilkada," kata Ojang.

Pengadilan Tipikor Bandung menggelar sidang kasus korupsi BPJS dengan agenda pemeriksaan keterangan Ojang untuk terdakwa Jajang Abdul Kholik dan Lenih Marliani, hari ini. Sedangkan Ojang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan ditahan di Rutan Kebonwaru, Bandung.

Di persidangan, Ojang sempat menyinggung nama seorang anggota BIN itu. Pernyataan tersebut diungkapkan setelah jaksa penuntut umum KPK menanyakan gagalnya operasi tangkap tangan yang dilakukan komisi antirasuah. Ia pun mengaku sempat menyerahkan Rp 1,4 miliar kepada seorang tersangka untuk mengamankan kasusnya.

Majelis hakim pun geram mendengar kesaksian Ojang. Rojali, anggota majelis hakim, meminta jaksa penuntut umum tidak setengah-setengah mengungkap kasus ini. "Ungkap semua. Di sini, saya menyaksikan banyak orang yang seharusnya terlibat (kasus korupsi BPJS), seperti pengakuan mengamankan pengadilan. Itu harus diungkap," ucapnya.

Menanggapi pernyataan majelis hakim, ketua tim jaksa penuntut umum KPK, Dody Sukmono, mengatakan semua pihak yang terlibat kasus itu akan terungkap saat perkara Bupati Subang ini maju ke meja hijau. "Kasus ini seperti jendela. Kita bisa tahu proses hukum sebelum kasus ditangani KPK. Banyak yang tidak diungkap dalam fakta persidangan," ujarnya kepada Tempo, di sela persidangan.

IQBAL T. LAZUARDI S


Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

5 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

17 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

18 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya