Banyuwangi dan Lumajang Minta Wacana Sekolah Seharian Dikaji  

Reporter

Selasa, 9 Agustus 2016 17:34 WIB

Dua kakak beradik suku bajo berjalan pulang dari sekolahnya melintasi jembatan penghubung antar pulau di Pulau Papan, Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah, Senin, 1 Agustus 2016. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Lumajang - Wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ihwal penerapan full school day (sekolah seharian) mendapat respons beragam dari kepala daerah. Bupati Lumajang As'at Malik dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meminta rencana tersebut dikaji ulang.

Bupati As'at mengatakan kebijakan full day school, beberapa tahun yang lalu, sebenarnya sudah dilaksanakan. "Cuma tidak semua sekolah bisa melaksanakan, ada sekolah yang orang tuanya bersyukur karena ada full day school, karena orang tuanya kerja sampai sore," katanya kepada Tempo, Selasa pagi, 9 Agustus 2016, di pendopo Bupati Lumajang. Namun ada juga komunitas tertentu yang anaknya justru kesulitan mengikuti sekolah seharian itu. "Ditambah lagi tidak semua sekolah siap melaksanakannya," tuturnya.

Baca: Sekolah Seharian ala Menteri Muhadjir, Berapa Biayanya?

Karena itu, dia berharap wacana tersebut perlu dikaji lagi. "Tidak full day school begitu sebab ada muatan-muatan dari full day school itu yang tidak diperhatikan. Seperti tingkat kejiwaan anak-anak, kesempatan bermain, lalu pendidikan moral yang biasanya ditangani lembaga khusus, seperti pesantren, pendidikan Al-Quran. Itu kan harus ada," katanya. Kalau misalnya full day school tetap diadakan tapi kemudian mengambil aktivitas di luar sekolah yang memungkinkan, itu hal yang bagus.

Baca: Full Day School, JK Minta Menteri Muhadjir Bikin Percontohan

Adapun Bupati Azwar berharap penerapan kebijakan sekolah seharian yang diwacanakan Muhadjir betul-betul dikaji. Dia menilai kebijakan tersebut relatif bias kota dan belum tentu cocok diterapkan di daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan utama, seperti Banyuwangi. ”Prinsipnya, kami patuh pada kebijakan pemerintah pusat. Namun alangkah elok jika kebijakan tersebut juga memperhatikan keberagaman wilayah, tantangan-tantangan yang ada di daerah, karakteristik daerah,” ujarnya.

Azwar mengatakan kebijakan full day school ini cenderung bias kota. Kebijakan tersebut belum pas jika diterapkan di daerah-daerah. ”Di desa-desa, ada lho anak yang setelah pulang sekolah dia ikut melihat bapaknya bekerja di sawah, ikut melihat bapaknya merawat buah naga di kebun. Ada juga yang ikut melihat ibunya membatik. Itu bagian dari pengalaman, interaksi dengan orang tua,” katanya.

DAVID PRIYASIDHARTA

Berita terkait

Sungai Meluap Akibat Lahar Dingin Gunung Semeru, 32 Keluarga di Lumajang Mengungsi

14 hari lalu

Sungai Meluap Akibat Lahar Dingin Gunung Semeru, 32 Keluarga di Lumajang Mengungsi

Lahar dingin dari Gunung Semeru meningkatkan debot air daerah Sungai Regoyo di Lumajang. Warga sekitar mengungsi mandiri.

Baca Selengkapnya

Letusan dan Awan Panas Gunung Semeru Terus Meningkat Sejak 2021, Ini Penjelasan Badan Geologi

17 hari lalu

Letusan dan Awan Panas Gunung Semeru Terus Meningkat Sejak 2021, Ini Penjelasan Badan Geologi

Aktivitas vulkanik Gunung Semeru terus meningkat selama empat tahun terakhir. Badan Geologi menjelaskan sejumlah gejalanya.

Baca Selengkapnya

Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

37 hari lalu

Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

Kursi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Lumajang dipastikan bertambah menjadi 11 dalam Pemilu 2024 ini. Sementara PKB dan PDIP tetap.

Baca Selengkapnya

Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

2 Maret 2024

Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

MAGMA Indonesia memperingatkan adanya Erupsi Gunung Semeru dan Marapi. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada radius 5 kilometer.

Baca Selengkapnya

Kemendikbud Upayakan Sekolah Adat Masuk Sistem Pendidikan Nasional

12 Oktober 2023

Kemendikbud Upayakan Sekolah Adat Masuk Sistem Pendidikan Nasional

Sekolah adat bisa masuk dalam sistem karena memperoleh pendidikan merupakan hak bagi semua warga negara.

Baca Selengkapnya

Kisah Kekeringan Melanda Lumajang, Pedihnya 3 Kali DAM Gambiran Jebol

2 Oktober 2023

Kisah Kekeringan Melanda Lumajang, Pedihnya 3 Kali DAM Gambiran Jebol

Bencana kekeringan pun melanda Lumajang.

Baca Selengkapnya

Ratusan Hektare Sawah di Kabupaten Lumajang Kekeringan, Ini Saran Khofifah Indar Parawansa

20 September 2023

Ratusan Hektare Sawah di Kabupaten Lumajang Kekeringan, Ini Saran Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Jawa Timur meminta para petani di Kabupaten Lumajang belajar ke para petani di daerah Mataraman untuk mengatasi masalah kekeringan.

Baca Selengkapnya

Kekeringan di Lumajang Meluas, 86 Titik Dropping Air Bersih Tersebar di 7 Kecamatan

15 September 2023

Kekeringan di Lumajang Meluas, 86 Titik Dropping Air Bersih Tersebar di 7 Kecamatan

Sebanyak 17 desa di 7 Kecamatan Kabupaten Lumajang menjadi daerah terdampak kekeringan di musim kemarau tahun ini. BPBD beri bantuan air bersih.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Kekurangan Guru untuk Menjamin Kelancaran Pendidikan

5 September 2023

Antisipasi Kekurangan Guru untuk Menjamin Kelancaran Pendidikan

Pentingnya langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa potensi kekurangan guru dapat segera diatasi

Baca Selengkapnya

Pemerintah Kabupaten Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat Usai Banjir Lahar Dingin dan Tanah Longsor

8 Juli 2023

Pemerintah Kabupaten Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat Usai Banjir Lahar Dingin dan Tanah Longsor

Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan status tanggap darurat untuk menghadapi bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor.

Baca Selengkapnya