Suap Panitera, KPK Buru Orang-orang Dekat Nurhadi  

Reporter

Editor

Mustafa moses

Selasa, 9 Agustus 2016 13:04 WIB

Nurhadi dan Korupsi di MA Block

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi masih berupaya menghadirkan orang-orang yang berada di sekitar mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Mereka diharapkan bersaksi untuk perkara dugaan suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan, tapi belum tahu kapan," kata juru bicara KPK, Yuyuk Andriati Iskak, di Jakarta, Selasa, 9 Agustus 2016.

Beberapa waktu lalu, KPK memanggil Royani, sopir Nurhadi, dan empat anggota Mabes Polri yang menjadi ajudan Nurhadi. Namun semuanya mangkir. Kelima orang itu diduga kuat mengetahui rangkaian peristiwa suap yang dilakukan Lippo Group kepada Edy Nasution, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Juru bicara Mabes Polri, Boy Rafli, sebelumnya mengatakan keempat polisi yang menjadi ajudan Nurhadi itu saat ini berada di Poso. Mereka tengah mengikuti operasi dan bergabung dengan Satuan Tugas Tinombala untuk menangkap teroris.

KPK pun mewacanakan pemeriksaan keempat penyidik tersebut di Poso. Namun, hingga saat ini, KPK tak kunjung memeriksa keempat orang itu. "Untuk empat ajudan itu, kami sudah berkoordinasi dengan Polri, tinggal tunggu jadwal. Kalau Royani memang belum," ujar Yuyuk.

Yuyuk tak menjelaskan kendala KPK memeriksa kelima orang tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa lembaga antirasuah terus berupaya memeriksa orang-orang dekat Nurhadi itu.

Nama Nurhadi mencuat setelah penyidik KPK menemukan duit ratusan juta rupiah dan beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara Lippo Group di pengadilan. Namanya juga disebut-sebut dalam sidang suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

6 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

7 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

13 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

16 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya