Usut Bentrok di Makassar, Mabes Polri Kirim Tim

Reporter

Senin, 8 Agustus 2016 13:35 WIB

Kaca-kaca pecah pada bangunan kantor Balai Kota akibat aksi penyerangan di Makassar, 7 Agustus 2016. Di tempat ini, polisi mengamuk, memukuli dan menangkap beberapa personel Satpol PP. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Makassar - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Senin, 8 Agustus 2016, mengirim tim ke Makassar, Sulawesi Selatan. Kedatangan tim guna mengusut bentrok antara polisi dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. "Tim dari Profesi dan Pengamanan akan turun hari ini," kata juru bicara Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Frans Barung Mengera, Senin, 8 Agustus 2016.

Menurut Barung, tim Mabes Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap personel kepolisian yang diduga menyerang kantor Balai Kota Makassar. Itu menandakan Polri benar-benar serius mengungkap insiden tersebut secara tuntas. "Kami tidak main-main dan profesional menyelesaikan perkara ini," ujarnya.

Barung menjelaskan, Polda Sulawesi Selatan juga telah membentuk tim investigasi untuk mendalami rentetan peristiwa itu. Tim Polda telah menyita rekaman closed circuit television (CCTV), baik di Balai Kota Makassar maupun di anjungan Pantai Losari.

Barung berharap rekaman CCTV itu dapat mengungkap secara jelas peristiwa dari Sabtu malam hingga Minggu dinihari tersebut. "Biarkan dulu tim bekerja untuk mendalami semua peristiwa yang telah terjadi," ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto meminta Polri bersikap profesional dan transparan mengusut bentrok itu, meski harus mengusut personelnya sendiri. "Peristiwa ini sudah diketahui publik secara luas. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi," tuturnya di Balai Kota Makassar, Minggu, 6 Agustus.

Wali kota yang akrab dengan sapaan Danny itu menyerahkan seluruh proses ke ranah hukum. Dia membuka akses seluas-luasnya kepada penyidik Polri untuk memeriksa personel Satpol PP. “Anggota Satpol PP yang terbukti terlibat pengeroyokan terhadap personel kepolisian harus diusut tuntas,” ujarnya, seraya menyatakan kesiapannya menjatuhkan sanksi kepada anggota Satpol PP.

Adapun Kepala Satpol PP Kota Makassar Iman Hud mengatakan, untuk sementara waktu, seluruh aktivitas anggotanya diliburkan. Cara itu ditempuh untuk menghindari potensi adanya insiden susulan. "Kami juga telah perintahkan kepada mereka untuk cooling down. Semua aktivitas dihentikan sampai situasi kondusif."

Bentrok terjadi Minggu dinihari, 7 Agustus 2016. Puluhan polisi menyerang Balai Kota Makassar yang di dalamnya juga berkantor Satpol PP. Penyerangan itu diduga sebagai aksi balas dendam setelah dua personel kepolisian, yakni Brigadir Dua Akmal Sulaiman dan Brigadir Dua Hendrik, dikeroyok anggota Satpol PP di anjungan Pantai Losari.

Dalam peristiwa tersebut, seorang polisi, Brigadir Dua Michael Abraham Rieuwpassa, 22 tahun, tewas. Korban meregang nyawa setelah terkena tusukan benda tajam di punggungnya.

Akibat penyerangan kantor Balai Kota Makassar oleh aparat kepolisian, tujuh mobil dan sekitar 50 sepeda motor rusak. Hampir semua kaca jendela dan pintu masuk kantor Wali Kota pecah. Letak kantor Wali Kota Makassar berdekatan dengan Markas Polrestabes Makassar di Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar.

ABDUL RAHMAN

Berita terkait

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

1 hari lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

1 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

1 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

4 hari lalu

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

4 hari lalu

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.

Baca Selengkapnya

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

4 hari lalu

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.

Baca Selengkapnya

Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

4 hari lalu

Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?

Baca Selengkapnya

Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

5 hari lalu

Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.

Baca Selengkapnya

Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

5 hari lalu

Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

6 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.

Baca Selengkapnya