TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengkonfirmasikan bahwa wacana pengucuran dana Rp 1 triliun per tahun untuk tiap partai politik tidak akan direalisasi tahun ini. Ia menjelaskan bahwa kondisi keuangan negara saat ini tidak memungkinkan.
“Menurut saya, belum waktunya sekarang,” ujar Menteri Tjahjo saat menghadiri sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 5 Agustus 2016.
Tjahjo mengatakan, alasannya, pemerintah saat ini sedang berkonsentrasi meningkatkan infrastruktur negara dan kesejahteraan rakyat. “Pertumbuhannya, kan, belum mencapai hasil yang bagus,” tuturnya.
Menurut Tjahjo, partai politik juga tidak memaksa kebijakan dana tersebut disahkan tahun ini. “Mereka juga lihat keuangan negara,” ucapnya.
Ketika ditanya tentang kemungkinan dana partai politik itu direalisasi tahun depan, ia menjawab, “Belum tentu juga tahun depan. Tunggu kami rapat kabinet dulu,” ujarnya.
IQRA ARDINI | AS
Berita terkait
Dana Partai Politik dari Negara Suaka Pajak
15 Januari 2024
Sebagian dana partai politik terendus berasal dari perusahaan asing karena berdomisili di sejumlah negara suaka pajak
Baca SelengkapnyaLaporan Awal Dana Kampanye Partai Politik di DKI, Simak Besaran dan Distribusinya
14 Januari 2024
Sejumlah partai melaporkan dana kampanyenya Rp 0
Baca SelengkapnyaSumber Dana Partai Politik Dilarang dari 5 Pihak Ini, Jika Melanggar Begini Sanksinya
3 November 2023
Dana Partai Politik harus jelas asal-usulnya. Ada beberapa pihak yang sumbangannya tak boleh diterima, apa saja? Bagaimana sanksi jika melanggar?
Baca SelengkapnyaPakar Ekonomi Usulkan Pendanaan Parpol Dibiayai Negara
8 Juli 2023
Pengamat Ekonomi, Rizal Ramli menyarankan agar pandanaan parpol bersumber dari negara
Baca SelengkapnyaKata KPU soal Dana Kampanye Pemilu 2024, Singgung Uang Elektronik dan Sumber Sumbangan
27 Mei 2023
KPU sampaikan berbagai hal terkait dana kampanye dalam Uji Publik Rancangan Peraturan KPU.
Baca SelengkapnyaKPU Sebut Baru 9 Partai yang Buka Rekening Kampanye Pemilu 2024
27 Mei 2023
KPU akan memberikan akses terhadap Sidakam kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu pada setiap tingkatan, KPK, dan PPATK.
Baca SelengkapnyaDKI Usulkan Dana Hibah Partai Naik dari Rp 5 ribu Jadi Rp 7.500 per Suara
15 November 2022
Pemerintah DKI Jakarta mengusulkan dana hibah 10 partai politik di Ibu Kota naik tahun depan.
Baca SelengkapnyaKPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik
17 September 2022
KPK menilai peningkatan bantuan dana partai politik bisa mencegah terjadinya korupsi. Ongkos politik untuk menjadi kepala daerah di Indonesia, besar.
Baca SelengkapnyaJokowi Lantik Abdullah Azwar Anas Jadi Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo
7 September 2022
Abdullah Azwar Anas resmi menjabat sebagai Menpan RB setelah dilantik Presiden Jokowi hari ini.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Lantik Azwar Anas Jadi MenPAN-RB Pengganti Tjahjo Kumolo Siang Ini
7 September 2022
Azwar Anas menjadi pilihan Presiden Jokowi untuk menggantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan RB.
Baca Selengkapnya