TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melibatkan alim ulama dan tokoh masyarakat dalam menanggulangi teror di Tanah Air. Pelibatan mereka juga bekerja sama dengan sembilan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian.
"Ideologi kan tidak mudah mengubahnya, karena itu ada sosialisasi. Kami sentuh dia atau yang bisa bicara itu adalah orang-orang yang punya potensi," kata Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Senin, 1 Agustus 2016.
Menurut Suhardi, sinergi dilakukan untuk mengoptimalkan upaya yang selama ini dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. "Pekerjaan pemberantasan dan penanggulangan terorisme bukan pekerjaan mudah, dan harus melibatkan seluruh kementerian terkait," kata Suhardi.
BNPT menggelar rapat koordinasi dengan perwakilan dari sembilan kementerian dan lembaga pemerintah untuk menyusun konsep penanggulangan terorisme di Tanah Air. "Saya hari ini mengundang sembilan K/L yang punya korelasi tugas dengan BNPT untuk bersama-sama merumuskan upaya kita, sehingga kita memiliki daya implementasi yang kuat dalam menanggulangi terorisme," kata Suhardi.
Sejumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga digandeng BNPT, yakni Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (Baca: Wahid Foundation: Mayoritas Muslim Menolak Aksi Radikal)
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Bangbang Surono, A.k, M.M, CA., optimis BNPT mampu berperan dan berdampak dalam mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
Peran Perempuan dalam Terorisme Harus Dilihat Secara Holistik
26 Februari 2024
Peran Perempuan dalam Terorisme Harus Dilihat Secara Holistik
Executive Board Asian Moslem Network (AMAN) Indonesia, Yunianti Chuzaifah, menyoroti kaitan kaum perempuan Indonesia dengan terorisme tak hanya terjadi di ruang publik, melainkan juga di ruang domestik.
