DPR Sahkan RUU Paten Jadi Undang-undang

Reporter

Kamis, 28 Juli 2016 19:33 WIB

Menkumham Yasonna: Kondisi Lapas Sudah Parah!. TEMPO/Ryan Maulana

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Paten menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin Wakil DPR Agus Hermanto. Hadir pula dalam rapat paripurna tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly dan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M. Nasir.

Ketua Panitia Khusus RUU Paten, John Kennedy Azis, mengapresiasi kinerja bersama dua kementerian tersebut atas setahun pengerjaan UU Paten. Ia berharap pemerintah segera mensosialisasi undang-undang ini. "Khususnya untuk inventor yang begitu mendambakan UU ini," kata John di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 28 Juli 2016.

Selain itu, Yasonna menilai undang-undang ini strategis untuk invensi atau penemuan dalam berbagai bidang. Contohnya temuan dalam bidang obat dan industri. Perlindungan paten sangat penting di samping UU Hak Kekayaan Intelektual. "Ini juga untuk perlindungan UMKM," kata dia.

Yasonna menambahkan, pendorongan peraturan ini bisa memicu penemuan lain. Selain itu, ia mengingatkan agar penemuan tidak lagi bergantung pada sumber daya alam, melainkan sumber daya manusia. "Ini masalah pertarungan kita dengan negara lain. Kita harap dapat berkontribusi."

Menristek-Dikti M. Nasir mengatakan UU Paten ini berpotensi menaikkan nilai tambah dan tidak lagi membuat Indonesia bergantung pada sumber daya alam. "Inventor punya nilai tambah untuk ini," kata dia.

ARKHELAUS W.

Berita terkait

Sederet Respons Komisi Pertahanan DPR Soal Rencana Bahas Revisi UU TNI

38 menit lalu

Sederet Respons Komisi Pertahanan DPR Soal Rencana Bahas Revisi UU TNI

Santer terdengar kabar DPR akan menggodok kembali revisi UU TNI, namun Komisi I menekankan bahwa pihaknya belum ada pembahasan.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

9 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

9 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

18 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya