TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Paten menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin Wakil DPR Agus Hermanto. Hadir pula dalam rapat paripurna tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly dan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M. Nasir.
Ketua Panitia Khusus RUU Paten, John Kennedy Azis, mengapresiasi kinerja bersama dua kementerian tersebut atas setahun pengerjaan UU Paten. Ia berharap pemerintah segera mensosialisasi undang-undang ini. "Khususnya untuk inventor yang begitu mendambakan UU ini," kata John di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 28 Juli 2016.
Selain itu, Yasonna menilai undang-undang ini strategis untuk invensi atau penemuan dalam berbagai bidang. Contohnya temuan dalam bidang obat dan industri. Perlindungan paten sangat penting di samping UU Hak Kekayaan Intelektual. "Ini juga untuk perlindungan UMKM," kata dia.
Yasonna menambahkan, pendorongan peraturan ini bisa memicu penemuan lain. Selain itu, ia mengingatkan agar penemuan tidak lagi bergantung pada sumber daya alam, melainkan sumber daya manusia. "Ini masalah pertarungan kita dengan negara lain. Kita harap dapat berkontribusi."
Menristek-Dikti M. Nasir mengatakan UU Paten ini berpotensi menaikkan nilai tambah dan tidak lagi membuat Indonesia bergantung pada sumber daya alam. "Inventor punya nilai tambah untuk ini," kata dia.
ARKHELAUS W.
Berita terkait
Sederet Respons Komisi Pertahanan DPR Soal Rencana Bahas Revisi UU TNI
38 menit lalu
Santer terdengar kabar DPR akan menggodok kembali revisi UU TNI, namun Komisi I menekankan bahwa pihaknya belum ada pembahasan.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi
9 jam lalu
Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.
Baca SelengkapnyaDPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali
9 jam lalu
Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.
Baca SelengkapnyaPanja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok
18 jam lalu
Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.
Baca SelengkapnyaWacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
1 hari lalu
Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.
Baca SelengkapnyaYusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
1 hari lalu
Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
1 hari lalu
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
Baca SelengkapnyaRevisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
1 hari lalu
DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
1 hari lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaDua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
1 hari lalu
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca Selengkapnya