Ikut Pilkada, PPP Minta Pengusutan Korupsi Kadernya Ditunda  

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Senin, 25 Juli 2016 17:10 WIB

TEMPO/Nickmatulhuda

TEMPO.CO, Semarang - Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah meminta kejaksaan menunda pengusutan perkara korupsi dengan tersangka Bupati Jepara A. Marzuqi, karena saat ini menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2017. Marzuqi adalah Ketua PPP Jepara yang menjadi tersangka penyelewengan dana bantuan partai politik untuk PPP Jepara 2011 dan 2012. Pada saat yang sama Marzuqi juga akan ikut pilkada 2017.

“Penanganan persoalan hukum dilakukan atau diteruskan setelah pilkada saja agar benar-benar hukum bisa ditegakkan secara obyektif tidak terkait dengan kepentingan pilkada,” kata Ketua PPP Jawa Tengah Masruchan Samsuri di Semarang, Senin, 25 Juli 2016.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah ini mengingatkan tudingan bahwa Marzuqi ditetapkan sebagai tersangka karena persaingan para bakal calon dalam pilkada Jepara. Pada Jumat pekan lalu, ratusan penduduk Jepara unjuk rasa membela Marzuqi. Mereka menilai penetapan status tersangka terhadap Marzuqi adalah imbas persaingan menjelang pilkada.

Masruchan bahkan memperingatkan Jepara merupakan daerah di Jawa Tengah yang mudah membara ketika terjadi gesekan politik. “PPP mendesak aparat penegak hukum bersikap adil dan mengayomi."

Namun, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menolak menunda pengusutan kasus Marzuqi. Saat ini penanganan kasus itu dalam tahap penyelesaian berkas. “Secepatnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Sugeng Pudjianto. Dia mengatakan pengusutan kasus hukum harus profesional.

Marzuqi menjadi tersangka penyalahgunaan dana bantuan partai politik untuk PPP Jepara pada 2011 dan 2012, Rp 149 juta per tahun. Diduga kerugian keuangan negara Rp 79 juta. Marzuqi diduga ikut berperan penyelewengan dana itu. Dana bantuan partai politik mestinya untuk pendidikan politik dan operasional partai, tapi dipakai di antaranya untuk tunjangan hari raya pengurus PPP Jepara.

Dalam perkara ini sudah dua orang divonis, yakni Zainal Abidin, Bendahara PPP Jepara, dengan hukuman 15 bulan penjara dan Ketua Fraksi PPP DPRD Jepara Sodiq Priyono yang dihukum satu tahun penjara.

ROFIUDDIN

Berita terkait

Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto

21 hari lalu

Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto

Narapidana korupsi e-KTP Setya Novanto beberapa kali mendapatkan remisi masa tahanan. Berapa jumlah remisi yang diterimanya?

Baca Selengkapnya

Koruptor Setya Novanto Dapat Remisi Lebaran, Ini Kasus Korupsi E-KTP dan Benjolan Sebesar Bakpao

21 hari lalu

Koruptor Setya Novanto Dapat Remisi Lebaran, Ini Kasus Korupsi E-KTP dan Benjolan Sebesar Bakpao

Narapidana korupsi e-KTP Setya Novanto kembali dapat remisi Lebaran. Begini kasusnya dan drama benjolan sebesar bakpao yang dilakukannya.

Baca Selengkapnya

Suasana Hari Pertama Lebaran 2024 di Rutan KPK

23 hari lalu

Suasana Hari Pertama Lebaran 2024 di Rutan KPK

Begini suasana hari pertama Lebaran 2024 di Rutan KPK, Jakarta Selatan. Banyak keluarga yang mengunjungi para tahanan.

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

23 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

39 hari lalu

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

41 hari lalu

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.

Baca Selengkapnya

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

42 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?

Baca Selengkapnya

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

42 hari lalu

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya

AKP Andri Gustami Divonis Mati Kasus Narkoba, Bagaimana Hukuman Mati Bagi Koruptor Sesuai UU Tipikor?

52 hari lalu

AKP Andri Gustami Divonis Mati Kasus Narkoba, Bagaimana Hukuman Mati Bagi Koruptor Sesuai UU Tipikor?

Amat langka mendengar kabar seorang koruptor dijatuhi hukuman mati, padahal UU Tipikor memungkinkannya. Seringka vonis mati untuk kasus narkoba.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Ungkap Alasan Koruptor Tak Bisa Dijatuhi Hukuman Mati

8 Februari 2024

Mahfud Md Ungkap Alasan Koruptor Tak Bisa Dijatuhi Hukuman Mati

Mahfud Md menyetujui sejak dulu jika koruptor dijatuhi hukuman mati.

Baca Selengkapnya