TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan pemerintah bakal membangun lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan super maksimal. Presiden Joko Widodo mengutarakan keinginannya itu.
"Kemarin sudah bicara dengan Menkopolhukam bahwa ada arahan dari Presiden membuat lapas super maximum security. Nusakambangan sudah ada, tetapi sudah terlalu ramai," kata Yasonna di kantornya di Jakarta, Senin, 25 Juli 2016.
Selain di Karanganyar, Nusakambangan, Yasonna mengatakan pihaknya masih mencari tempat untuk membangun penjara yang memiliki tingkat keamanan tinggi itu. Nantinya, penjara itu akan diprioritaskan bagi narapidana perkara narkoba, terorisme, dan kejahatan berat lainnya. "Pengamanannya akan sangat ketat," ujarnya.
Untuk keperluan itu, pemerintah bakal melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Narkotika Nasional. Menurut dia, ini membuat pengawasan terhadap narapidana menjadi terintegrasi dan komprehensif. "Kami lagi cari satu tempat yang bisa menampung semua," kata dia. Bila perlu, pemerintah akan menambah anggaran dan mulai digarap tahun depan.
Hari ini, Kementerian Hukum dan HAM menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan instruksi menteri mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Dalam rapat itu hadir 144 orang pejabat kementerian, tim pemantau, kepala kantor wilayah, kepala divisi administrasi, dan kepala divisi permasyarakatan dari seluruh Indonesia.
Ia pun mengingatkan kementeriannya yang mendapat tambahan anggaran Rp 548 miliar pada APBN Perubahan. Salah satunya untuk mengatasi masalah narkoba dan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. "Ini dana yang tidak sedikit dan ada setumpuk persoalan hukum dan HAM."
