SOP Pengamanan Laut dengan Filipina-Malaysia Dibahas di Bali

Reporter

Editor

Pruwanto

Senin, 25 Juli 2016 15:46 WIB

Dibantu helikopter pasukan Polair menguasai kapal yang disandera perompak dalam simulasi di Teluk Jakarta, Kamis (14/2). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta -Pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam rangka penyusunan prosedur pengamanan laut akan segera dilaksanakan pada awal Agustus 2016. Rapat trilateral itu sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Kuala Lumpur piada 21 Juli 2016, namun batal terlaksana. "Pertemuannya dijadwal ulang di Bali," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Djundan Eko Bintoro saat dihubungi Tempo, Senin, 25 Juli 2016.


Pertemuan di Kuala Lumpur, saat itu ditunda karena Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana berhalangan hadir. "Jadwal ulang itu, tanggal pastinya antara 1-3 Agustus."

Trilateral itu akan ditindaklanjuti menjadi deklarasi bersama, hasil pertemuan Menteri Luar Negeri dan panglima bersenjata tiga negara, di Yogyakarta, pada 5 Mei 2016. Saat itu deklarasi pengamanan laut disepakati sebagai tanggapan atas maraknya kriminalitas terhadap kapal barang, berikut awaknya, yang melintasi perairan Filipina Selatan.

Akan tetapi, deklarasi itu belum dijadikan prosedur standar (SOP) yang bisa digunakan militer ketiga negara. Pertemuan para Menteri Pertahanan akan merinci SOP pengamanan laut.


Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan penerintah sedang mendiskusikan dua opsi utama pengamanan kapal batu-bara, yang kerap menjadi incaran pembajak. "Dijajaki, apakah soal penentuan koridor laut, atau penggunaan sea marshal (personel bersenjata)," ujar Menteri seusai rapat internal di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, 14 Juli lalu.

Opsi yang akan digunakan, kata Menteri, akan didasarkan pada hasil pertemuan antar Menteri Pertahanan. Pengamanan, saat ini difokuskan pada pelayaran kapal tarik jenis tug boat, yang memasok batu-bara ke Filipina. Sebanyak 15 persen kapal pengirim batu bara adalah jenis tug boat, sedangkan sisanya adalah kapal besar

Dua opsi yang sedang didiskusikan adalah soal kelanjutan pengaturan koridor kapal yang melintas, atau menempatkan sea marshal alias personel bersenjata ke tiap kapal batu bara.

YOHANES PASKALIS

Berita terkait

TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

14 hari lalu

TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

Kemenko Polhukam sebelumnya menggelar rapat koordinasi untuk membahas situasi terkini di Papua yang juga dihadiri oleh Panglima TNI.

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

14 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Kapolri dan Menko Polhukam Pantau Arus Mudik dari Monas hingga Pelabuhan Merak, Bagaimana Kesiapan Operasi Ketupat 2024?

33 hari lalu

Kapolri dan Menko Polhukam Pantau Arus Mudik dari Monas hingga Pelabuhan Merak, Bagaimana Kesiapan Operasi Ketupat 2024?

Kapolri Listyo Sigit Prabowo lakukan pengecekan arus mudik untuk persiapan pengamanan mudik lebaran 2024 bersama Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Baca Selengkapnya

Sempat Maju-Mundur Penetapan Suara Pemilu 2024 oleh KPU, Menko Polhukam Memastikan Tepat Waktu

45 hari lalu

Sempat Maju-Mundur Penetapan Suara Pemilu 2024 oleh KPU, Menko Polhukam Memastikan Tepat Waktu

Tenggat rekapitulasi suara oleh KPU sempat simpang siur hingga Menko Polhukam Hadi Tjahjanto instruksikan akan tepat waktu 20 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Hadi Tjahjanto Akui Jalin Komunikasi dengan Elite Politik

46 hari lalu

Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Hadi Tjahjanto Akui Jalin Komunikasi dengan Elite Politik

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengakui telah menjalin komunikasi dengan elite politik menjelang penetapan hasil pemilu oleh KPU. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

AKP Andri Gustami Divonis Mati Kasus Narkoba, Bagaimana Hukuman Mati Bagi Koruptor Sesuai UU Tipikor?

53 hari lalu

AKP Andri Gustami Divonis Mati Kasus Narkoba, Bagaimana Hukuman Mati Bagi Koruptor Sesuai UU Tipikor?

Amat langka mendengar kabar seorang koruptor dijatuhi hukuman mati, padahal UU Tipikor memungkinkannya. Seringka vonis mati untuk kasus narkoba.

Baca Selengkapnya

Kronologi Ledakan di Detasemen Gegana Polda Jatim, Kenapa Disebut Low Explosive?

6 Maret 2024

Kronologi Ledakan di Detasemen Gegana Polda Jatim, Kenapa Disebut Low Explosive?

Ledakan di Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Jatim, telah menimbulkan beberapa kerusakan. Mengapa disebut hanya low explosive?

Baca Selengkapnya

Respons Menko Polhukam Hadi Tjahjanto soal Insiden Ledakan di Polda Jatim

5 Maret 2024

Respons Menko Polhukam Hadi Tjahjanto soal Insiden Ledakan di Polda Jatim

Insiden ledakan terjadi di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bilang begini.

Baca Selengkapnya

Safari Politik Hadi Tjahjanto Usai Jadi Menko Polhukam: Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X

26 Februari 2024

Safari Politik Hadi Tjahjanto Usai Jadi Menko Polhukam: Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X

Usai dilantik menjadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto langsung melakukan sejumlah safari politik. Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus BLBI yang Dibahas Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Saat Bertemu Mahfud Md

25 Februari 2024

Kilas Balik Kasus BLBI yang Dibahas Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Saat Bertemu Mahfud Md

Skandal BLBI pada akhir 1990an belum tuntas. Ini dibahas dalam pertemuan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Mahfud Md.

Baca Selengkapnya