TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah masih mempelajari opsi pengampunan yang dapat diberikan kepada sisa anggota kelompok teroris Santoso. Namun dia tidak menutup kemungkinan untuk memberi abolisi atau amnesti.
"Kami nanti tentu mempelajari. Kita lihat nanti bisa ada abolisi atau amnesty bergantung pada kasus. Kita lihat satu per satu," kata dia, Jumat, 22 Juli 2016.
Sebelumnya, Luhut mengatakan pemerintah ingin menyelesaikan masalah teroris lewat pendekatan kultur dan agama daripada hanya pendekatan represif. Untuk itu, dia menawarkan pengampunan kepada 19 anggota Santoso yang masih berkeliaran di hutan.
Ketika ditanya apakah pendekatan ini efektif dalam menangani teroris, Luhut mengatakan belum bisa memastikan. "Kami belum tahu, kami masih lihat dan mempelajari," kata dia.
Operasi Tinombala masih berlangsung di Poso hingga kini. Pada Senin, 18 Juli 2016, terjadi baku tembak antara Tim Alfa 29 Batalion Infanteri Raider 515 Kostrad dan kelompok Santoso di Sulawesi Tengah. Santoso dan Mukhtar, salah satu anggota kelompok ini, tewas dalam penggerebekan tersebut.
FAUZY DZULFIQAR | BUDI RIZA
Berita terkait
TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam
13 hari lalu
Kemenko Polhukam sebelumnya menggelar rapat koordinasi untuk membahas situasi terkini di Papua yang juga dihadiri oleh Panglima TNI.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas
13 hari lalu
Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.
Baca SelengkapnyaKapolri dan Menko Polhukam Pantau Arus Mudik dari Monas hingga Pelabuhan Merak, Bagaimana Kesiapan Operasi Ketupat 2024?
31 hari lalu
Kapolri Listyo Sigit Prabowo lakukan pengecekan arus mudik untuk persiapan pengamanan mudik lebaran 2024 bersama Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.
Baca SelengkapnyaSempat Maju-Mundur Penetapan Suara Pemilu 2024 oleh KPU, Menko Polhukam Memastikan Tepat Waktu
44 hari lalu
Tenggat rekapitulasi suara oleh KPU sempat simpang siur hingga Menko Polhukam Hadi Tjahjanto instruksikan akan tepat waktu 20 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaJelang Penetapan Hasil Pemilu, Hadi Tjahjanto Akui Jalin Komunikasi dengan Elite Politik
44 hari lalu
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengakui telah menjalin komunikasi dengan elite politik menjelang penetapan hasil pemilu oleh KPU. Apa alasannya?
Baca SelengkapnyaAKP Andri Gustami Divonis Mati Kasus Narkoba, Bagaimana Hukuman Mati Bagi Koruptor Sesuai UU Tipikor?
52 hari lalu
Amat langka mendengar kabar seorang koruptor dijatuhi hukuman mati, padahal UU Tipikor memungkinkannya. Seringka vonis mati untuk kasus narkoba.
Baca SelengkapnyaKronologi Ledakan di Detasemen Gegana Polda Jatim, Kenapa Disebut Low Explosive?
58 hari lalu
Ledakan di Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Jatim, telah menimbulkan beberapa kerusakan. Mengapa disebut hanya low explosive?
Baca SelengkapnyaRespons Menko Polhukam Hadi Tjahjanto soal Insiden Ledakan di Polda Jatim
59 hari lalu
Insiden ledakan terjadi di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bilang begini.
Baca SelengkapnyaSafari Politik Hadi Tjahjanto Usai Jadi Menko Polhukam: Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X
26 Februari 2024
Usai dilantik menjadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto langsung melakukan sejumlah safari politik. Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X.
Baca SelengkapnyaKilas Balik Kasus BLBI yang Dibahas Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Saat Bertemu Mahfud Md
25 Februari 2024
Skandal BLBI pada akhir 1990an belum tuntas. Ini dibahas dalam pertemuan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Mahfud Md.
Baca Selengkapnya