DPR Akui Terima Komplain Stok Vaksin Kurang  

Reporter

Senin, 18 Juli 2016 18:37 WIB

Dede Yusuf. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Yusuf Macan Effendi mengatakan DPR pernah beberapa kali menerima komplain dari Ikatan Dokter Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, serta Persatuan Rumah Sakit Indonesia terkait dengan kurangnya stok vaksin di lapangan.

"Ya, mereka mengeluh itu. Kebanyakan kekosongan terjadi Januari hingga April," kata Dede Yusuf, sapaan Yusuf Macan, di DPR, Senin, 18 Juli 2016.

Dede mengatakan pihaknya sudah menegur Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan terkait dengan kekosongan stok di lapangan itu. DPR, kata Dede, sudah meminta Direktorat Jenderal untuk menelusuri di bagian mana masalahnya. "Apakah ada masalah pengadaan vaksin dalam hal tender atau distributornya?" ucap Dede.

Ia mengatakan, dalam hal vaksin dasar, seharusnya tidak mungkin ada kekosongan. Alasannya, selama ini tidak pernah ada keterlambatan pembahasan anggaran untuk vaksin dasar. "Untuk tahun 2016, kami sudah menganggarkan sebanyak Rp 1,2 triliun untuk imunisasi," ujar Dede. Anggaran pembelian vaksin dasar untuk 5 juta anak per tahun terdapat dalam anggaran imunisasi itu.

Baca: Dokter Terancam Kasus Vaksin, IDI Minta Perlindungan Negara

Kekosongan stok di lapangan dinilai menjadi salah satu penyebab adanya rumah sakit yang membeli vaksin abal-abal. Hal ini pun diakui Direktur Rumah Sakit Karya Medika II Tambun Dominggus M. Efruan, kepala salah satu rumah sakit yang diduga menggunakan vaksin palsu.

Dominggus mengatakan alasan utama Rumah Sakit Karya Medika Tambun II membeli vaksin dari CV Azka Medical karena stok vaksin dari distributor utama kosong. "Vaksin dari CV itu kami beli hanya saat stok dari distributor utama kami sedang tidak ada," tuturnya pada konferensi pers di RS Karya Medika II Tambun, Jumat, 15 Juli 2016.

Menurut Dominggus, kebutuhan vaksin anak di RS Karya Medika cukup tinggi karena pada awalnya rumah sakit ini merupakan rumah sakit ibu dan anak. Setiap bulan, sekitar 4.000 anak mengunjungi rumah sakit ini. "Ketika stok vaksin tidak ada, masyarakat akan bertanya: 'kenapa rumah sakit sebesar ini vaksin tidak ada?'," katanya.

Baca: Sebaran Vaksin Palsu Diduga sampai 9 Provinsi

Dominggus mengatakan CV Azka Medical mengambil kesempatan dari kondisi kurangnya stok vaksin ini. CV Azka menawarkan harga murah dan pelayanan ketersediaan yang cepat. "Saat kebutuhan tinggi dan ada tawaran mudah dan murah itu, kami rumah sakit sebagai konsumen tentu tergiur," ujarnya. Dominggus mengatakan pihaknya tidak tahu ternyata yang dijual oleh CV Azka adalah vaksin palsu.

MITRA TARIGAN

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

14 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

14 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

15 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya