TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golongan Karya langsung mengusung strategi untuk mendulang suara dalam pemilihan umum legislatif dan presiden 2019. Caranya, mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo sebagai calon presiden dalam Rapat Pimpinan Nasional Golkar pada 26-28 Juli 2016.

Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Sumatera Golkar Nusron Wahid mengatakan itu dilakukan untuk menarik simpati masyarakat dan para pemilih. "Tak terkecuali pemilih Jokowi,” ucap Nusron, Minggu, 17 Juli 2016. "Berhasil atau tidak, itu langkah selanjutnya.”

Nusron menjelaskan, strategi itu dilakukan Golkar karena pemilihan umum legislatif dan presiden 2019 akan dilakukan secara bersamaan. Sebelumnya, ujar dia, partai politik, termasuk Golkar, bisa melihat hasil pemilu legislatif lebih dulu sebelum mengusung calon presiden. "Sekarang tidak ada lagi yang ditunggu,” ujar Nusron.

Namun Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) ini menampik strategi Golkar tersebut melangkahi partai pengusung Jokowi dalam pemilihan presiden 2014, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Tidak secara dini dan setiap partai punya strategi,” tutur Nusron.

Dalam pemilihan presiden 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla yang diusung PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Hati Nurani Rakyat menang dengan perolehan 70,9 juta atau 53,15 persen suara. Adapun pasangan yang diusung Golkar bersama Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, kalah dengan perolehan 62 juta atau 46,8 persen suara.

Suara Golkar dalam tiga pemilu legislatif berturut-turut pun mengalami pasang-surut. Pada 2004, partai beringin mendapat 24,4 juta suara dengan jumlah kursi di DPR sebanyak 128. Lima tahun kemudian, pemilih Golkar turun menjadi 15 juta suara dengan 107 kursi di DPR. Dan pada 2014, jumlah pemilih Golkar naik, tapi jumlah kursi di DPR menurun, yakni 18,4 juta suara dengan 91 anggota Dewan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengingatkan Golkar agar menyelesaikan masalah internalnya lebih dulu. Apalagi pemerintah belum mengesahkan kepengurusan baru Golkar. “Jangan melaju lebih cepat daripada dinamika internal,” ujarnya. “Kami tunggu saja. Jangan sampai dikaitkan dengan tawar-menawar kursi kabinet.”

HUSSEIN ABRI DONGORA