Rektor Undip Izinkan Hasyim Jadi Anggota KPU

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Jumat, 15 Juli 2016 18:25 WIB

Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum saat memberi keterangan kepada wartawan setelah rapat pleno pemilihan ketua pelaksana tugas (plt) Ketua KPU di Jakarta, 12 Juli 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Semarang - Rektor Universitas Diponegoro Semarang Yos Johan Utama mengizinkan salah satu pengajar di kampusnya, Hasyim Asy’ari, menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Selama ini, Hasyim terikat menjadi dosen berstatus pegawai negeri sipil di bagian Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Ia berpeluang menjadi anggota KPU menyusul meninggalnya salah satu komisioner Husni Kamil Manik.

“Sebagai rektor, jika ada staf Undip dipercaya menjadi anggota KPU maka kami mengizinkan dan mendukung penuh,” kata Yos Johan Utama kepada Tempo di Semarang, Jum’at 15 Juli 2016.

Yos Johan menjelaskan, jika ada dosen menjadi anggota KPU atau aktif di lembaga lain maka itu bagian dari wujud pengabdian kampus kepada masyarakat. Yos Johan mengaku sudah bertemu dengan Hasyim Asy’ari setelah beredar kabar stafnya itu menjadi calon kuat di KPU. Yos Johan sudah menyampaikan dukungan dan izin itu ke Hasyim.

Ihwal status Hasyim di Undip setelah nanti menjadi anggota KPU, Yos Johan belum bisa memastikan. Sebab, selama ini aturannya berbeda-beda. Bisa saja status Hasyim di Undip adalah cuti di luar tanggungan negara atau berstatus sedang mendapatkan penugasan. Jika Hasyim menjadi anggota KPU maka dia akan lebih banyak berkantor di KPU di Jakarta.


Hasyim berpeluang menjadi anggota KPU menyusul meninggalnya Husni Kamil Manik. Jika merujuk pada aturan maka calon pegganti Husni adalah Hasyim Asy’ari. Sebab, Hasyim adalah peraih rangking ke delapan dalam fit and proper test calon KPU periode 2012-2017.


Hasyim sendiri masih enggan berkomentar soal penunjukan dirinya menjadi anggota KPU pengganti Husni Kamil. “Saya belum bisa komentar karena belum mendapatkan pemberitahuan resmi,” katanya.


Ketua Komisi II yang membidangi masalah pemerintahan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rambe Kamarul Zaman, menilai Hasyim Asyari memiliki kans besar untuk mengisi kekosongan anggota KPU.


Selama ini, Hasyim adalah dosen pada Bagian Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang sejak 1998. Bagi Hasyim, dunia kepemiluan sangatlah tidak asing lagi. Ia pernah menjadi anggota KPUD Jawa Tengah periode 2003-2008. Ia juga sering menjadi pembicara dalam seminar/diskusi yang bertema kepemiluan. Bahkan beberapa kali menjadi saksi ahli dalam sengketa kepemiluan.


Advertising
Advertising

ROFIUDDIN

Berita terkait

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

25 menit lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

11 jam lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

12 jam lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

12 jam lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

14 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

16 jam lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

16 jam lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

22 jam lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

1 hari lalu

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

KPU kabupaten/kota Sejakarta resmi membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara alias PPS pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya