TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemanggilan sejumlah menteri sepanjang Kamis, 14 Juli 2016, ini tidak terkait dengan isu pergantian menteri di Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo. Pernyataan Pramono itu menanggapi beredarnya isu reshuffle, yang belakangan kembali muncul ke permukaan.
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berkata kedatangan menteri ke Istana Negara di tengah agenda internal merupakan hal biasa. "Menteri mau dipanggil Presiden kapan saja, kan, terserah Presiden. Saya setiap hari dipanggil Presiden tidak apa-apa," ujarnya di Istana Negara, Jakarta.
Pram juga membantah ada menteri yang diminta khusus datang ke Istana Bogor. Menurut dia, bila tidak ada kunjungan kerja ke daerah, Presiden Jokowi pasti memanggil para pembantunya.
Saat ini, Pramono melanjutkan, Presiden ingin semua persoalan diselesaikan, terutama harapan dunia usaha bisa semakin baik. Indikator yang bisa dilihat ialah naiknya indeks harga saham gabungan di pasar modal dan kurs rupiah yang cukup kuat. "Mudah-mudahan pelaksanaan taxamnesty juga berjalan baik," ucapnya.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun sempat heran atas isu pergantian kabinet itu. Ia menjelaskan, rapat internal yang digelar hari ini berkaitan dengan tim penilai akhir (TPA) pergantian pejabat eselon I. "Biasanya ada (rapat) TPA tidak pernah tanya, sekarang ada TPA (wartawan) tanya," katanya.
Pratikno, yang juga mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, menjelaskan bahwa rapat tim penilai akhir hanya berkaitan dengan pergantian pejabat di eselon I. Menurut dia, ada 20 jabatan di sejumlah kementerian dan lembaga yang masuk radar pergantian.
Sebelumnya, Pratikno menyatakan, bila rencana reshuffle ada, Presiden sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Tapi hingga kini tidak ada realisasinya. Karena itu, ia meminta semua pihak menunggu. "Kita tunggu saja," tuturnya.
